Politik Hukum Sumber Daya Alam

Herdiansyah Hamzah

Abstract


Politik hukum sumber daya alam adalah prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang dijadikan garis kebijakan resmi Negara tentang hukum, dalam rangka pembentukan dan penegakan hukum dibidang sumber daya alam, untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Politik hukum sumber daya alam dalam makna upaya pencapain tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya tentang tugas dan tanggungjawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, tetapi juga memastikan agar akses, distribusi, dan manfaat pengelolaan sumber daya alam, dapat diberikan kepada setiap kepala warga negara, tanpa terkecuali.

Full Text:

PDF

References


Bernhard Limbong. Politik Pertanahan. Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014.

Bernard L. Tanya. Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama. Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.

Caritas Woro M.R. Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang Dan Tenganan Pegringsingan). Yogyakarta : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.

Daniel S. Lev. Hukum dan Politik Di Indonesia. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1990.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta : Rajawali Pers, 2008

Kadek Sarna, dkk. Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus. Jakarta : JSAID, Kemitraan dan The Asia Foundation, 2015.

Latif dan Ali. Politik Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum Di Indonesia (Cetakan ke-4). Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.

______________. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.

Zainal Arifin Mochtar. Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.




DOI: https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11079

Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum is indexed by

      

 Creative Commons License

________________________________________________________
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ISSN Print: 2355-9640 ISSN Online: 2580-5738

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id

View My Stats