TINJAUAN HUKUM GANTI RUGI TERHADAP PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Istiqamah Istiqamah

Abstract


Abstract

            The legal basis used in the acquisition of land rights for public interest are Law Number 5 Year 1960, Law Number 20 Year 1961, Government Regulation Number 39 Year 1973, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 Year 1975, Presidential Decree Number 55 Year 1993, Presidential Regulation No. 36/2005, Presidential Regulation No. 65/2005, Law No. 2 of 2012. Furthermore, regarding the compensation mechanism given by the holder of land rights has been in accordance with NJOP, although there are rights holders who do not want to release their land because consider the compensation offered is not appropriate.

Keywords: Land Acquisition, Public Interest

 

Abstrak

Landasan hukum yang digunakan dalam pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Kemudian mengenai mekanisme ganti kerugian yang diberikan pemegang hak atas tanah telah sesuai dengan NJOP walaupun ada pemegang hak atas yang tidak mau melepaskan tanahnya karena menganggap ganti kerugian yang ditawarkan tidak sesuai..

Kata Kunci: Pembebasan Hak atas Tanah, Kepentingan Umum


Full Text:

PDF

References


Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanannya, Solo:PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta:Djambatan, 2003.

Hartanto, J Andy. Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah. Surabaya: Laksabang Justitia, 2015.

Iskandar, Mudakir.Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum tentang Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Terkena Pencabutan Hak. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.

Limbong, Bernhard. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011.

Limbong, Bernhard. Hukum Agraria Nasional.Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.

Limbong, Bernhard. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.Jakarta: Pt Dharma Karsa Utama,2015.

Muljadi, Kartini. Hak-Hak Tanah.Jakarta:KencanaPrenadamedia Group,2014.

Marsoem, Sudjarwo. Ganti Untung Pengadaan Tanah, Jakarta:Renebook, 2015.

Sutedi, Adrian, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta:Sinar Grafika.2008

Sutedi, Adrian, PeralihanHakAtas Tanah danPendaftarannya. Jakarta:Sinar Grafika.2014.

Sugiharto, Umar Said, HukumPengadaan Tanah, Malang:Setara Press.2015

Soimin, Sudaryo,Status Hak dan Pembebasan Tanah, Jakarta:Sinar Grafika.1994.

Sihombing, B.F.Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2014.

Wibawanti, Erna Sri. HakAtas&Peralihannya.Liberty Yogyakarta,2013.




Jurnal Jurisprudentie Indexed by: