PEMBINAAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN RAMAH LINGKUNGAN DI PERAIRAN KABUPATEN SELAYAR

Jumadi Jumadi

Abstract


Abstract

One of the appliance technology catch used by fish is fisherman alongside coastal area and islands in Sub-Province Sail, specially in Sail island, Bonerate and of jampea is still have the character of traditionally (fishing rod and net). Appliance catch which still friendly traditional enough to environment go out to sea and destroy sea ekosistem. On the contrary there are some ways arrest of fish able to disturb growth of biota and destroy sea ekosistem, for example the found is usage of boom, anaesthetize and fish of samba. Preventif Langkap conducte  by government officer of Dines Oceaninc and Fishery of Sub-Province Sail, for example conducting counsellings about the importance of maintaining ekosistem go out to sea to be enjoyed by generation hereinafter. Besides straightening of law remain to be important shares finish fishing illegal.

Keyword: Appliance Catch Fish, Environmental

 

Abstrak

Salah satu teknologi alat tangkap ikan yang digunakan nelayan disepanjang pesisir dan pulau-pulau di Kabupaten Selayar, khususnya di pulau Selayar, Bonerate dan jampea adalah masih bersifat tradisional (jaring dan pancing). Alat tangkap yang masih tradisional ini cukup ramah terhadap lingkungan laut dan merusak ekosistem laut. Sebaliknya terdapat beberapa cara penangkapan ikan yang dapat menggangu perkembangan biota dan merusak ekosistem laut, antara lain yang ditemukan adalah penggunaan boom, bius ikan dan samba. Langkap preventif dilakukan oleh aparat Dines Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar, antara lain melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang perlunya mempertahankan ekosistem laut untuk dinikmati generasi selanjutnya. Selain itu penegakan hukum tetap menjadi bagian penting menyelesaikan illegal fishing.

Kata Kunci:  Alat Tangkap Ikan, Lingkungan


Full Text:

PDF

References


Abdullah Marlang. 1997. Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan (Sebuah Kajian Hukum Perlindungan Hukum Lingkungan). Disertai. Universitas Hasanuddin : Ujung Pandang.

Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum. Chandra Pratama: Jakarta

___________. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Yarsif: Jakarta.

Albert W. Koers, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, edisi Belanda, Het Verdrag van de Verenigde Naties Inzake het Recht van de Zee, een Samenvating, diterjemahkan oleh Rudi M. Rizki dan Wahyuni Bahar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Anonim. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka: Jakarta.

Bambang Songgono. 1998. Metodologi Penelitian Hukum. PT. Raja Gratindo Persada: Jakarta.

Budi Harsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.

Dahuri, R. 2001. Kebijakan Nasional Pengelolaan Wilayah Pesisir. Makalah disajikan dalam Lokakarya dan Dialog kebijaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Teluk Kendari, Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisisr dan Pedalaman, Kendari, 22 Oktober.

Fisher, S., D.K. Abdi, J. Ludin, R. Smith, dan S. Williams. 2001. Mengelola Konflik, Keterangan dan Strategi untuk Bertindak. The British Council Indonesia, Jakarta.

Halim, P. 2002. Strategi Pengelolaan Konflik atas Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu, Incune UNHAS, Makassar, 4-9 Maret.

Harun M. Husein. 1995. Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya). Bumi Aksara: Jakarta.

Idris, I. 2001. Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Makalah disajikan dalam Lokakarya Regional Pulau Sulawesi, Kerjasama Lembaga Studi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Yayasan ELS@P Makssar, dan Partnership for Governance in Indonesia, Makassar, 12-14 Maret.

Laica Marzuki. 1995. Siri’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum). Hasanuddin University Press :Ujung Pandang.

Lukman, D., 2003. Konflik Nelayan dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Penangkapan. Tesis. Universitas Hasanuddin: Makassar.

Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. LP3ES: Jakarta.

Monintja, D., dan R. Yiusfiandayani. 2001. Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dalam Bidang Perikanan Tangkap. Makalah disajikan dalam Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Kerjasama IPB-Proyek CRMP, Bogor, 29 Oktober – 3 Nopember.

Philipus M. Hadjon, dkk. 1997. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

Rusli Effendi, dkk. 1991. Teori Hukum. Hasanuddin University Press: Ujung Pandang

Saad, S. 2003 Sejarah Hukum dan Sumberdaya Presisir dan Laut. Makalah disajikan dalam Diseminasi dan Lokakarya Praktek-praktek Terbaik Kegiatan Pembangunan Sub-sektor Perikanan sesulawesi, Kerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan-JICA, Makassar, 17-19 Pebruari.

Samijo. 1982. Ilmu Negara. Armico: Bandung.

Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. PT. Cipta Aditya Bakti: Bandung.

Satria, A., dkk. 2002. Menuju Desentralisasi Kelautan. PT. Pustaka Cidesindo: Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali: Jakarta.




Jurnal Jurisprudentie Indexed by: