UPAYA HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA. Tbk DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH KARTU KREDIT

MUH. ARFAH ARIF PUTRA, MARILANG MARILANG, AZHAR SINILELE

Abstract


Abstract

State Bank of Indonesia in making a legal effort against a customer of a credit card holder who breach of contract can resolve the issue peacefully (non-litigation) or by court (litigation). State Bank of Indonesia, which is directly supervised by the Financial Services Authority, doesn’t automatically revoke or block the customer's credit card who breach of contract, but first propose a summons or commonly known as a warning letter. This was done because it was referred by article 1235 of Code of Civil Law that reads in each bond to give something includes the obligation of debtor to hand over the material concerned  and take care of him as a good  father until the time of submission.

 

Keywords: breach of contract, credit card, customer, legal effort.

 

Abstrak

Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi). Bank Negara Indonesia yang diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak serta merta mencabut begitu saja atau pun melakukan pemblokiran terhadap kartu kredit nasabah yang melakukan wanprestasi namun terlebih dahulu mengajukan somasi atau biasa dikenal dengan surat peringatan. Hal ini dilakukan karena mengacu pada Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan.

 

Kata Kunci : Kartu Kredit, Nasabah, Upaya Hukum, Wanprestasi.


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

A. Buku dan Jurnal

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika.

Bank Indonesia, 2002, Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Jakarta, Bank Indonesia.

Bryan A.Garner, 1999, Black’s Law Dictionary, 7th Edition, St. Paul, Minn: West Group.

Dyah Ayu Pratiwi, 2016, “Penyelesaian Hukum Oleh Bank Terhadap Nasabah Kartu Kredit Yang Wanprestasi” Jurnal Penelitian, Universitas Brawijaya.

Johanes Ibrahim, 2004, Kartu Kredit, Yogyakarta, Refika Aditama.

Muhammad Djumhana, 1994, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Nyoman Shintya Purnama, “Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit”, Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana.

Peter Mahmud Marzuki, 2003, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak” Jurnal Penelitian Vol. 18 No.3.

Sri Redjeki Hartono, 1994, Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

Zainal Azikin, 2000, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.