ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

RAHMAT ANDIKA, AHKAM JAYADI, ANDI SYAFRIANI

Abstract


Abstract

The implementation of staff mutation tends to use merit system seen the result of analysis of dominant interview says the implementation of mutation Civil Servant in the Human Resources of Empowerment and Empowerment Agency of Majene Regency use consideration of work performance but not entirely based only merit system, because there are still other considerations that influence the implementation of the mutation that is spoil system which still involves subjective elements or in this case the factor of closeness to the leadership or family factors.

 

Keywords: Head of District, Human Resource Department, Mutation.

 

Abstrak

Pelaksanaan mutasi kepegawaian cenderung menggunakan Merit System melihat hasil analisis dari wawancara yang dominan mengatakan bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene menggunakan pertimbangan prestasi kerja, akan tetapi belum sepenuhnya hanya berdasarkan Merit System, karena masih ditemukannya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu Spoil System yang masih melibatkan unsur subjektif atau dalam hal ini faktor kedekatan dengan kepala daerah atau faktor kekeluargaan.

 

Kata Kunci : Kepala Daerah, Kepegawaian, Mutasi.


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka :

Adrian Sutedi, 2010. Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika.

Dian, Bakti Setiawanl, 2011. Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Eko Prasojo, 2009. Reformasi Kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi), Jakarta, Salemba Humanika.

HAW Wijaya, 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie, 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers.

-------------------------- 2010. Perkembangan & Konsolidsi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika.

Moh. Mahfud MD, 2014. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.

Murtir Jerdawi, 2008. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Bukaka, Total Media.

Ridwan HR, 2011. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers.

Rozali Abdullah , 1996. Hukum Kepegawaian, Jakarta, PT RajaGrapindo Persada.

Soegeng Prijodarminto, 1993. Sengketa Kepegawaian sebagai bagian dari sengketa Tata Usaha Negara, Jakarta, Pradnya Paramita.

W.J.S Poerwadaminta, 1986. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.