ASAS KEADILAN DALAM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK MENURUT PMK-117/2024 : KRITIK TERHADAP ABSENSI MENKANISME PENGAWASAN

Abstract

Abstrak

Pemberlakuan PMK-117/2024 pada tanggal 1 Januari 2025, berisiko penyalahgunaan wewenang berpotensi kuat untuk terjadi. Tanpa adanya lembaga pengawas, proses penghapusan piutang pajak berpotensi menjadi alat diskriminasi. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui kriteria  & verifikasi Penghapusan Piutang Pajak Dalam PMK-117/2024 serta pengawasan seperti apa yang dapat dijalankan untuk menjamin keadilan dalam penghapusan piutang pajak. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penghapusan piutang pajak dalam PMK-117/2024 mengandung kelemahan fundamental, terutama dalam hal keadilan prosedural, kriteria penghapusan yang tidak melibatkan unsur pengawasan serta ketiadaan partisipasi pihak independen dalam verifikasi berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan. Pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk mengimbangi kewenangan Kementerian keuangan dalam penghapusan piutang pajak. Agar dilakukan revisi berkaitan dengan penambahan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Melibatkan Komisi Pengawas Perjakan sebagai lembaga pengawas Perpajakan independen yang memiliki kewenangan untuk memantau secara langsung proses penghapusan piutang.

Kata kunci : Piutang Pajak, Pengawasan, Komisi Pengawasan Perpajakan.

Abstract
The enactment of PMK-117/2024, effective on January 1, 2025, carries a high risk of abuse of authority. In the absence of a supervisory body, the process of tax receivables write-off has the potential to become a discriminatory tool. This study aims to examine the criteria and verification mechanisms for tax receivables write-off under PMK-117/2024, as well as to explore what kind of oversight can be implemented to ensure fairness in the process. This is a normative juridical legal research employing both statutory and conceptual approaches. The study finds that the regulation contains fundamental weaknesses, particularly in terms of procedural justice. The absence of oversight elements and independent participation in the verification process poses the risk of abuse of power and unfair treatment. Therefore, an independent supervisory mechanism is needed to balance the authority of the Ministry of Finance in writing off tax receivables. A revision of the regulation is recommended to incorporate a transparent and accountable oversight mechanism. It is also proposed that the Tax Supervisory Commission be involved as an independent supervisory body with the authority to directly monitor the process of tax receivables write-off.
Keywords: Tax Receivables, Supervision, Tax Supervisory Commission.