PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SAKSI DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Authors

  • Muhammad Fadhlan Fadhil B. Universitas Sulawesi Barat
  • Fadli Yasser Arafat Juanda Universitas Sulawesi Barat
  • Andi Dewi Pratiwi Universitas Sulawesi Barat
  • Muh. Arfhani Ichsan A.H. Universitas Sulawesi Barat

DOI:

https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.58192

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis dan mendeksripsilkan posisi dan peran whistle blower dan justice collaborator sebagai testiomnium de auditu dalam suatu tindak pidana narkotika serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap seorang whistleblower dan justice collaborator sebagai saksi de auditu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan pendekatan undang-undang (legal Aproach) dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi termasuk Testimonium de Auditu terutama dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010 2010 yang memperluas definisi saksi dalam pasal 1 angka 26 KUHAP dan menerima keberadaan saksi Testimonium de Auditu. Dengan pengakuan tersebut maka whistle blower dan justice collaborator yang berstatus sebagai saksi de auditu seharusnya juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban serta SEMA Nomor 4 tahun 2011 yang berkedudukan sama dengan saksi de visu. whistleblower tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan, justice collaborator dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Kata Kunci:  Justice Collaborator; Perlindungan Hukum; Testimonium de Auditu; Whistleblower

 

Abstract

This study aims to analyze and describe the position and role of whistle blowers and justice collaborators as a testimonium the auditu in a narcotics crime and to analyze and describe legal protection for a whistleblower and justice collaborator as a witness de auditu. The type of research used is doctrinal or normative legal research with a legal approac and using primary and secondary legal materials collected through literature study techniques. Basically all person can be witness including Testimonium de auditu especially with the release of Constitutional Court Decision Number 64/PUU-VIII/2010 2010 which expands the definition of witness in Article 1 number 26 Criminal Procedure Code And accept existence witness Testimonium de auditu. With this recognition, whistle blowers and justice collaborators Those who have the status of de auditu witnesses should also receive protection from the Witness and Victim Protection Law and SEMA Number 4 of 2011, which has the same status as de visu witnesses. Whistleblowers cannot be prosecuted either criminally or civilly for reports, testimonies that will, are being or have been given. Meanwhile, justice collaborators in the same case cannot be released from prosecution if proven legally and convincingly guilty. However, their testimony can be used as a consideration by the judge in reducing their sentence.

Keywords: Justice Collaborator; Legal Protection; Testimonium de Auditu; Whistleblower

Downloads

Published

2025-06-27

Issue

Section

Volume 7 Nomor 1 Juni 2025