DINAMIKA KEWARISAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 
DALAM ISLAM
Oleh Muhammad Hutape

Abstrak
Islam mengatur segala aspek kehidupan dan tahapan manusia, termasuk setelah kematiannya. Sekalipun manusia telah wafat, namun pembicaraannya, terutama mengenai harta peninggalannya diatur pula dalam Islam. Itulah yang dibahas dalam ilmu mawaris. Ilmu waris merupakan ilmu yang sarat nilai dan mulia. Ia adalah mahkota dan “puncak“nya bila dilihat dari perhitungannya yang terperinci, keadilan dalam distribusi, maupun ketelitian dalam pengbagiannya. Namun demikian, dalam pergumulan pemikiran, para ahli melahirkan interpretasi terhadapnya. Seperti konsep reaktualisasi kewarisan Islam oleh Munawir Syadzali, hukum bilateral oleh Hazairin, dan lain-lain. Interpretasi yang membawa hukum Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman.
Kata kunci: Kewarisan, interpretasi, sesuai tuntutan zaman.

PENDAHULUAN
	Ilmu waris merupakan ilmu yang sarat nilai dan mulia. Ia adalah mahkota dan “puncak“nya ilmu fikih, baik dilihat dari perhitungannya yang terperinci, keadilan dalam disteribusi, maupun ketelitian dalam pengbagiannya. Menjadi sebuah kebanggaan, bahwa pembagian waris ini ditentukan langsung oleh Allah swt. Dia-lah mengawasi perincian dan pembagiannya. Dengan dimikian, tidak ada celah bagi orang yang ada penyakit keraguan dalam jiwanya untuk mencederaikan keadilan hukum waris.
Harta warisan yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang telah meninggal  dunia memiliki ahli waris yang berhak mendapatkan bagian-bagian harta waris tersebut. Harta warisan tidak halal apabila diperebutkan oleh ahli waris ataupun selain ahli waris. Harta warisan juga tidak bisa diwasiatkan sepenuhnya hanya kepada satu orang atau satu ahli waris saja. Hanya sebagian tertentu saja yang boleh diwasiatkan dan tidak boleh sampai membuat ahli waris tidak dapat bagian yang seharusnya, sehingga menjadikannya teraniaya.
Sebelum harta waris bisa dibagi kepada ahli waris, ada beberapa hal penting yang perlu diselesaikan dahulu, seperti hutang, harta gono-gini (Harta yang bercampur antara suami dan istri), wasiat dan lain-lain yang bersangkutan dengan pemilik harta waris yang sudah meninggal. Jika setelah penyesaian masalah tadi harta waris tersisa sedikit atau habis, maka ahli waris harus menerimanya. Tetapi, apabila masih menyisakan hutang maka ahli waris wajib melunasi hutang tersebut.
PEMBAHASAN
A.	Pengetian Iimu Fara’id
Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “ Fara’id ” Kata fara’id adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata Fardu berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Fardu dalam al-Qur’an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:197.
Terjemahannya:
(Muslim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumkami. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafas), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.
Kewajiban, Allah berfirman dalam QS al-Qasas/28:85.	
Terjemahannya:
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembaliKatakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".
Ilmu Fara’id dalam bahasa Indonesia iyalah Ilmu Warisan, Makna Warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti nama baik, harta pusaka.
	Para ulama fikih memberikan definisi Ilmmu Fara’id sebagai berikut.
1.	Penentuan bagian bagi ahli waris.
2.	ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syari‘at Islam.
3.	Ilmu Fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak
B.	Sumbur Hukum Kewarisan Islam
1.	Sumber Al-Quran : Contoh, 
Allah berfirman dalam QS al-Nisa’/4: 7.
Terjemahannya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak, atau karabat. Maka Al-Qur’an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 surat al- Nisa’ di atas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapat bagian dari harta warisan, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak diantara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
2.	Hadis Nabi Muhammad saw., di antaranya misalnya: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي الفرائض ، فلأولى رجل ذكر . خرجه البخاري ومسلم .
Artinya;
Dari ibnu abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “ Berikanlah harta kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya, untuk laki-laki yang lebih utama.”  ( HR Bukhari-Muslim ).
3.	Al – Ijma‘ ( Kesepakatan Ulama )
Ijma‘ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah saw. Tetang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al – Qur’an maupun Sunnah. Kerana telah dipakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.
4.	Al – Ijtihad
Al – Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasu-kasus pembagian warisn, yang belum atau tidak disepakati. Contohnya:Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam Al-Qur’an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah Kalalah mereka mendapat bagian .
Menurut pendapat kebayakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutp pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudaratersebut bisa mendapat pusaka secara muqasamah dengan kakek.
Adapun rukun waris adalah:
1.	Harta Warisan (Mauruts atau Tirkah)
Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterema oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris.
2.	 Pewaris (Muwarrits)
Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmi.
3.	Ahli Waris (Warits)
Ahli warits yaitu orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
C.	Hak-hak yang berhubung dengan Harta Warisan
1.	Biaya perawatan yang masih terutang.
2.	Biaya peyelenggaraan jenazah.
3.	Membayar utang-utang si pewaris.
Menurut M. Hasan Ali, utang itu ada dua Yaitu utang kepada Allah swt. Dan utnag kepada manusia . Utang kepada seperti zakat, membayar kafarah, dan nazar.Dari dua macam Utang tersebut yang mana harus didahulukan membayar, Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat.
a.	Pendapat Ibnu Hazm
berpendapat bahwa utang kepada Allah saw. Yang harus didahulukan, sesuai dengan Allah berfirman dalam QS al-Nisa’/4: 11.
Terjemahannya:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
b.	Menurut Ulama hanafiyah
utang kepada Allah swt. Telah gugur akibat kematian seseorang, karena peristiwa kematian itu menghilangkan tuntutan pembebanan (utang) .
c.	Menurut Ulama Malikiah
Bahwa utang manusia harus didahulukan dari pada utang-utang kepada Allah swt. Sebab manusia memerlukan supaya piutangnya kepada orang yang meninggali itu dilunasi dengan segera, sedangkan Allah swt. Yang maha Cukup tidak pelunasan dengan segera.
d.	Menurut Ulama Syafi‘iyah
Mendahulukan utang kepada Allah swt., baru utang kepada sesama manusia.
e.	Menurut Ulama Hana>balah
Bahwa utang kepada Allah swt. dan utang kepada manusia dipandang sama, kedua-duanya harus dibayar. Kalau dana yang diperlukan untuk pembayarannya itu kurang, maka dibuat perbandingan dalam melunasinya, sesuai dengan besar kecilnya utang kepada Allah swt. dan kepada manusia.
4.	Membayar Wasiat si pewaris
Wasiat adalah tindakkan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia.
Allah berfirman dalam QSal-Nisa’/4: 11.
Terjemahannya: 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
Sabda Rasulullah saw.
ولا وصية لوارث ، إلا أن يجيز الورثة ( رواه الدار قطنى )
Artinya:
“Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ahli waris lain membolehkannya.” (HR al-Daruqutni)
Jadi dalam konteks ini, wasiat yang dilaksanakan sebagai kewajiban terhadap kerabat, adalah kerabat yang tidak dapat menerima warisan. Ketentuan ini kemudian dikembangkan ke dalam konsep was}i>yah wa>jibah di beberapa negeri Muslim, seperti Mesir dan lain-lain.
D.	Sebab – Sebab Mewarisi dan Penghalang Mewarisi
1.	Hubungan Kekeluargaaan 
Allah berfirman dalam QS al-Anfal/8: 75.
Terjemahannya:
dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
2.	Hubungan Perkawinan
Dalilnya Allah berfirman dalam QS al-Nisa’/4: 12.
Terjemahannya:
dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
3.	Hubungan Agama (sesama muslim)
Dalilnya Hadis Nabi Muhammad saw.
عنأسامةبنزيدرضياللهعنهماأنالنبيصلىاللهعليهوسلمقاللايرثالمسلمالكافرولاالكافرالمسلم( متفق عليه )
Artinya:
“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” 
4.	Hubungan Wala’ (Sebab Merdekakan Budak)
Hubungan Wala’ yaitu mewarisi kepadA budaknya yang telah dimerdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, Perbudakan sudah dihapus oleh Islam. 
Proses pewarisan ini akan terjadi apabila:
1.	Orang yang mewariskan sudah meninggal.
2.	Orang yang menerima warisan (Ahli waris) masih hidup, pada saat kematian muwarits.
3.	Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
4.	Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh waris yang lebih dekat.
Adapun penyebab seseorang tidak dapat mewarisi adalah:
1.	Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dri pewaris yang dibunuh.
قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: 《ليس للقاتل من مال المقتول شيء.》
Artinya:
“Tidak berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta warisan”
2.	Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Allah berfirman dalam QS al-Nisa’/4: 141.
Terjemahannya
dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
3.	Perbudakan
Dalilnya Allah berfirman dalam QS al-Nahl/16: 75.
Terjemahannya:
Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.
E.	Ahli Waris
Ahli Waris yang disepakati oleh Jumhur Ulama berjumlah 25 Orang yaitu 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang dari ahli waris perempuan.
Lima belas orang ahli waris laki-laki yaitu:
1.	Anak laki-laki
2.	Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah.
3.	Ayah.
4.	Kakek (Ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas.
5.	Saudara laki-laki kandung.
6.	Saudara laki-laki seayah.
7.	Saudara laki-laki seibu.
8.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
9.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
10.	Paman kandung (saudara laki-laki kandung dari ayah)
11.	Paman seayah.
12.	Anak laki-laki dari paman kandung.
13.	Anak laki-laki dari paman seayah.
14.	Suami.
15.	Laki-laki yang memerdekan budak
Sepuluh orang ahli waris perempuan yaitu:
1.	Anak perempuan.
2.	Cucu perempuan (Anak perempuan dari anak laki-laki).
3.	Ibu.
4.	Nenek pihak Ibu (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas.
5.	Nenek pihak ayah (ibu dari ayah) dan seterusnya ke atas.
6.	Saudara perempuan kandung.
7.	Saudara perempuan seayah.
8.	Saudara perempuan seibu.
9.	Istri.
10.	Perempuan yang memerdekakan budaknya.
Jika kesemua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup, maka harta warisan diberikan hanya kepada lima ahli waris berikut:
1.	Ayah.
2.	Ibu.
3.	Anak laki-laki.
4.	Anak perempuan.  5. Suami/Istri.
Ahli waris tersebu dibagi kepada:
1. Ashab al-Furud; yaitu  golongan ahli waris yang haknya tertentu,  yaitu2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8.
2. Asabah; yaitu golongan ahli waris yang bagiannya tidak tertentu,  tetapi mendapatkan  sisa dari ashab al-furud, atau mendapatkan  semuanya jika tidak ada ashab al-furud. Asabah ada dua macam:
a.  Asabah Nasabiah, yaitu asabah karena nasab
1) Asabah  bi  al-Nafsi,  yaitu  laki-laki  yang  nasabnya  kepada  ahli waris tidak tercampuri wanita, mempunyai empat arah:
a) Arah   anak,   mencakup   seluruh   anak   laki-laki   dan keturunannya, mulai cucu, cicit dan seterusnya.
b)  Arah bapak, mencakup ayah, kakek dan seterusnya.
c)  Arah saudara laki-laki, mencakup saudara laki-laki kandung dan   seayah,   serta   anak   laki-laki   keturunannya   masimg- masing dan seterusnya.
d)  Arah  paman,  mencakup  paman  kandung  maupun  seayah, serta keturunan mereka dan seterusnya.
2) Asabah  bi al-Ghair,  hanya  ada empat  ahli  waris  dan  semuanya wanita, yaitu:
a)  Anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki.
b)  Cucu perempuan  keturunan  anak laki-laki  jika bersama  cucu laki-laki keturunan anak laki-laki
c)  Saudara  kandung  perempuan  jika  bersama  saudara  kandung laki-laki.
d)  Saudara perempuan seayah jika bersama dengan saudara laki- lakinya.
3) Asabah  Ma’a  al-Ghair,  khusus  bagi  seorang  atau  lebih  saudara perempuan kandung maupun seayah apabila mewarisi bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang tidak mempunyai saudara laki-laki.
b. Asabah   Sababiah,   yaitu   asabah   karena   sebab,   dalam   hal   ini disebabkan karena memerdekakan budak.  Hal ini disebabkan adanya ikatan yang mengikat orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan  (‘atiq),  karena  dikembalikan  kepadanya  kemerdekaandan kemanusiaan yang sempurna.
3. Zawil  Arham;  yaitu   golongan  kerabat   yang  tidak   termasuk   dalam golongan pertama dan kedua.
F.	Bahagian – bahagian ahli waris
1.	Penerima bagian setengah
a) Suami, jika tidak ada anak.
b) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki.
c)  Cucu  perempuan  keturunan  anak  laki-laki,  jika  tunggal  dan  tidak bersama anak laki-laki dan anak perempuan.
d) Saudara  perempuan  kandung,  jika  seorang  diri  dan  tidak  bersama saudara laki-laki sekandung.
e) Saudara  perempuan  sebapak,  jika  seorang  diri  dan  tidak  bersama bapak, serta saudara laki-laki sebapak.
2. Penerima bagian seperempat
a) Suami, jika ada anak.
b) Isteri/para isteri, jika tidak bersama anak.
3.  Penerima bagian seperdelapan
a) Isteri/para isteri, jika bersama anak.
4.  Penerima bagian sepertiga.
a) Ibu,   jika   bersama   anak   atau   beberapa   saudara   laki-laki   atau perempuan
b) Dua  orang  atau  lebih  saudara  laki-laki/perempuan seibu,   jika  tidak  ada anak.
5.Penerima bagian dua pertiga.
a) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki- laki.
b) Dua orang atau lebih cucu perempuan keturunan  laki-laki, jika tidak bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki.
c) Dua orang saudara perempuan atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak.
d) Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sebapak.
6.  Penerima bagian seperenam. 
a) Bapak, jika ada anak laki-laki.
b) Ibu, jika ada anak atau beberapa saudara.
c) Kakek, tidak ada bapak.
d) Nenek dari pihak bapak, jika tidak ada ibu.
e) Cucu   perempuan   dari   keturunan    laki-laki,   jika   bersama   anak perempuan tunggal.
f) Seorang perempuan sebapak atau lebih, jika bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempeoleh bagian setengah.
g) Saudara  laki-laki  atau  perempuan  seibu, jika seorang diri dan tidak ada anak.
G.	Pendapat Berbeda Tentang HukumWaris Islam.
Selain  yang telah  dijelaskan  di atas,  terdapat  beberapa  pendapat berbeda  tentang  bagian  waris  yang  seharusnya  diterima  oleh  ahli  waris, serta ahli waris yang lebih berhak menerima bagian waris.
1.	Reaktualisasi Munawir Sjadzali; Dekonstruksi 2:1.
Dari  hasil  penelitiannya,  Munawir  menemukan  bahwa,  secara ide,  masyarakat  muslim  yang  kuat  keislamannya  seperti  di  Sulawesi Selatan,  Kalimantan  Selatan  dan  Aceh,  menerima  konsep  waris  2:1 antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat   muslim   sendiri   tanpa   disadari   telah   melakukan   suatu dekonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1.
Maka bagi Munawir persoalan tersebut harus dipikirkan dan mencari   kemungkinan   agar   dapat   diterapkan    secara   legal   dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan melakukan helah hibah atau  cara lain, tetapi  harus berdasarkan  hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam al-Qur’an.
2.	Hukum kewarisan bilateral Hazairin.
Hazairin berusaha menampilkan sistem baru hukum waris Islam yang   disebutnya   dengan   sistem   kewarisan   bilateral   sebagai   reaksi terhadap     doktrin     sistem     kewarisan     Sunni     yang     dianggapnya patrilinialistik.  Salah satu sistem kewarisan Hazairin adalah para cucu laki-laki atau perempuan berkedudukan sebagai mawali (ahli waris pengganti)  dari kedudukan  orang tua  mereka yang meninggal  sebelum pewaris meninggal.   Selain  itu tidak  ada dhawil  arham,  karena dalam setiap garis keutamaan memiliki mawali, kecuali untuk ayah dan ibu.
Hazairin   membagi   kelompok-kelompok   keutamaan   sebagai berikut:
a. Kelompok keutamaan pertama:
1)  Anak laki-laki dan perempuan baik sebagai dhawil furud maupun sebagai dhawil qarabah, beserta mawalinya.
2)  Ayah dan ibu sebagai dhawil furud.
3)  Duda atau janda sebagai dhawil furud. 
b. Kelompok keutamaan kedua:
1)  Saudara  laki-laki  dan  perempuan,  baik  sebagai  dhawil  furud maupun   sebagai   dhawil   qarabah dalam   hal  kalalah,   beserta mawalinya.
2)  Ibu sebagai dhawil furud.
3)  Ayah sebagai dhawil qarabah.
4)  Duda atau janda sebagai dhawil furud.
c. Kelompok keutamaan ketiga:
1)  Ibu sebagai dhawil furud.
2)  Ayah sebagai dhawil qarabah.
3)  Duda atau janda sebagai dhawil furud.
Menurut  Hazairin,  selama  orang  dalam  kelompok  atas  masih ada, maka kelompok yang lebih rendah tidak berhak mewarisi.
3.	Undang-undang Wasiat Mesir No. 71 tahun 1946.
Atas   dasar   rasa   keadilan,   maka   para   ulama   fikih   Mesir menyatakan   bahwa   penguasa   atau   Hakim   sebagai   aparat   Negara mempunyai  wewenang  untuk  memaksa  atau  memberi  surat  putusan wajib   (wasiyah  al-wajibah), kepada   orang  tertentu   dalam   keadaan tertentu.
Orang yang berhak menerima wasiat wajib yaitu, cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya meninggal mendahului atau bersama-sama   dengan   kakek/neneknya   (pewaris).41    Besarnya   wasiat wajib adalah sebesar bagian sekiranya orang tuanya masih hidup dalam batas sepertiga harta, dengan syarat cucu tersebut bukan termasuk orang yang menerima waris, dan orang tua yang meninggal belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar sahamnya itu.
H.	Cara lain pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Ada beberapa cara lain pembagian warisan menurut KHI, yaitu.
1.	Perdamaian
Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KHI. Yang berbuyi
“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing  menyadari bagiannya.’’
2.	Penggantian Kedudukan
KHI memperkenalkan sistem kewarisan pengganti kedudukan dalam Pasal 185:
(a)  Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya  dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”
(b)  Bagian  ahli waris pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari bagian  ahli waris  yang  sederajat  dengan yang diganti.
3. Anak Zina dan Anak Li’an
Anak zina dan anak li’an mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya (Pasal 186 KHI :“Anak yang lahir di luar perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  saling mewaris  dengan  ibunya dan keluarga dari pihak ibunya’’).  Jadi misalnya, yang meninggal (pewaris) adalah ayah zinanya, maka si anak zina baik laki-laki atau perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi apabila pewarisnya adalah ibunya, maka ia berhak mewarisi.
Dasarnya adalah hadis Nabi Saw. “Rasulullah saw. Menjadikan hak waris anak li’an (mula’anah) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya” (HR Abu Daud).
4.	Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup
KHI membolehkan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup. Pasal 187menyebutkan:
(1)  bilamana pewaris meninggalkan  warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau  oleh  para  ahli  waris  dapat  ditunjuk  beberapa  orang  sebagai  pelaksana  pembagian  harta warisan dengan tugas:
a.   mencatat  dalam  suatu daftar harta peninggalan,  baik berupa  benda bergerak  maupun  tidak bergerak  yang kemudian  disahkan  oleh para ahli waris yang bersangkutan,  bila perlu dinilai harganya dengan uang;
b.   menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1)sub a, b, dan c.
(2)  Sisa dari pengeluaran  dimaksud  di atas adalah merupakan  harta warisan  yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
5. Sistem Kewarisan Kolektif
Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan “diperlukan sistem kewarisan Kolektif, apabila harta warisan yang dibagikan menyulitkan pelaksanakan dan cenderung mengakibatkan kerugian bagi ahli waris, maka harta tersebut dapat tetap dimiliki sebagai harta bersama”.
Pasal 189 menyebutkan:
(1)  Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan  kesatuannya  sebagaimana  semula, dan dimanfaatkan  untuk kepentingan  bersama para ahli waris yang bersangkutan.
(2)  Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan  ada yang memerlukan  uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
6. Pewaris Meninggalkan Istri Lebih dari Seorang
Kompilasi Hukum Islam mempertegas adanya pembagian gono-gini sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris lainnya.Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Bagi  pewaris  yang  beristeri  lebih  dari  seorang,  maka  masing-masing   isteri  berhak  mendapat bagian atas gono-gini  dari rumah tangga dengan suaminya,  sedangkan  keseluruhan  bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”.
7.  Pewaris Tidak Memiliki Ahli Waris
Dalam keadaan pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta waris peninggalannya diserahkan ke Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan, setelah melaui putusan Pengadilan Agama. Dinyatakan dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam: “Bila pewaris tidak meninggalkanahli  waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya,  maka harta tersebut  atas putusan  Pengadilan  Agama  diserahkan  penguasaannya  kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.’’.

I.	PENUTUP
Hak-hak yang berhubung dengan harta warisan  yaitu: (1)Biaya perawatan yang masih terutang. (2)Biaya peyelenggaraan jenazah. (3)Membayar utang-utang si pewaris. (4)Membayar wasiat si pewaris.
Pendapat Berbeda Tentang HukumWaris Islam., (1) Reaktualisasi Munawir Sjadzali; Dekonstruksi 2:1.Munawir  menemukan  bahwa,  secara ide,  masyarakat  muslim  yang  kuat  keislamannya  seperti  di  Sulawesi Selatan,  Kalimantan  Selatan  dan  Aceh,  menerima  konsep  waris  2:1 antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat   muslim   sendiri   tanpa   disadari   telah   melakukan   suatu dekonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1. (2) Hukum kewarisan bilateral Hazairin, Salah satu sistem kewarisan Hazairin adalah para cucu laki-laki atau perempuan berkedudukan sebagai mawali (ahli waris pengganti)  dari kedudukan  orang tua  mereka yang meninggal  sebelum pewaris meninggal.  (3) Undang-undang Wasiat Mesir No. 71 tahun 1946, (wasiyah  al-wajibah), kepada   orang  tertentu   dalam   keadaan tertentu.
Pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, contohnya; (1)Perdamaian: Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KHI. (2) Anak zina dan anak li’an mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya (Pasal 186 KHI).  

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid,  Muhammad Muhyidin.Ahkam al-mawarits fi al-syari‘ah al-Islamiah ‘ala mazhab al-Arba‘ah. terj. Wahyudi Ab-durrahim.Panduan Waris Empat madzhab. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.
Abu Bakar, Al Yasa.Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab. Jakarta: INIS, 1998.
Abu Bakar, Taqiyuddin. Kifayah al-akhiyar. Juz II, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
Al-Ahammi, Salih Ahmad.al-Faraid: Fiqhan wa hisabanBeirut: al-Maktabah al-Islami, 2008.
Al-Jawad, Ahmad abd.Usul ‘Ilm al-Mawarith.Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 1986.
Al-Qalyubi dan al-Umairah, Hasyiatani ‘ala Minhajit Thalibin. Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Al-shiddieqi, T.M. Hasbi.Fiqh al-Mawaris.Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Al-Sunayki, Muhammad al-Ansari.Nihayah al-Hidayah ila tahrir al-Kifayah. Juz I, Riyad: Dar Ibn Khuzaymah, 1999. 
Assyarbaini.Mugni al-Muhtaj. Juz III, Beirut: Dar al-Fikri, 1984.
Badran, Badran Abu al-Ainiyain.al- Mawarith wa al-Wasiyyah wa al-hibah. Iskandariyah: Muassasah al—Jami’ah, t.th.
Bakry, Dr. Muammar M. Akuantansi Dasar Mawaris. Makasar: ICATT Press, 2013.
Dr. Mardani, Hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: 2014.
Hasan, M. Ali.Hukum Warisan dalam Islam.Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam?. Jakarta: Tintamas, 1976. 
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, t.th.
Ibn rusyd, Bidayatul Mujtahid. Juz II, Kairo: Matba’ ah al-Mu’ahad, 1935.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.  Bandung: Shaamil Quran, 2012.
http://aneka-ilm03.blogspot.com/2012/05
Maklur, Louis.Al Munjid fi al-Lugah wa al I‘lam.Beirut: Dar al – Masyriq, 1986.
M.Hum, Dr.Wahya.dkk.Kamus Bahasa Indonesia. Bandung: Komplek Perum Setra Dago, 2013.
M. Yusuf,  Kadar.Tafsir Ayat Ahkam . Jakarta: Amzah, 2011.
Nasution,Dr. H. Amin Husein.Hukum Warisan. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Rofik,Ahmad. Hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali pers, 2013.
Rofiq,Prof. Dr. H. Ahmad. Fiqh Mawaris. Jakarta: Rajawali pers, 2012.
Sabiq, Saiyid.Figh al-Sunnah. Juz  III, Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1984.
Salman,H.R. Otje. Mustofa Haffas.Hukum Waris Islam.Bandung: Refika Aditama, 2006.
Sarmadi, Sukris. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
Syarifuddin,Amir.Hukum kewarisan Islam. Jakarta: Kencana,  2005.