ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI

Authors

  • Nur Chalil Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
  • Andi Safriani Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
  • Fadli Andi Natsif Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

DOI:

https://doi.org/10.24252/aldev.v1i2.11071

Abstract

kebijakan yang dikeluarkan oleh  pejabat pelaksana tugas sementara (plt) Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan berbagai regulasi yang ada yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, salah satu dari batasan tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi aparatur sipil Negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat pelaksana tugas sementara terjadi suatu kebijakan mutasi yang dilakukan pelaksana tugas (plt) Walikota Makassar

Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

 

References

Daftar Pustaka
Buku
Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Jurnal
Asmar, Abd Rais.(2015). Kedudukan Gubernur Dalam penyelanggaraan pemerintahan daerah.2, (2) 2. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article

Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005

Downloads

Published

13-08-2019

How to Cite

Chalil, Nur, Andi Safriani, and Fadli Andi Natsif. 2019. “ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI”. Alauddin Law Development Journal 1 (2). https://doi.org/10.24252/aldev.v1i2.11071.

Issue

Vol. 1 No. 2 (2019): ALDEV

Section

Volume 1 Nomor 2 Agustus 2019

License

All writings published in this journal are the authors' personal views and do not represent the views of this journal or the authors' affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of  Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).