PERAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN: STUDI KASUS DI KOTA BESAR

Authors

  • M. Rizki Adi Pratama UIN Antasari Banjarmasin
  • Amelia Rahmaniah UIN Antasari Banjarmasin
  • Muhammad Haris UIN Antasari Banjarmasin
  • Annajiyah Mansyuroh UIN Antasari Banjarmasin

DOI:

https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.57441

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam penyelesaian sengketa konsumen di kota-kota besar di Indonesia. Fokus studi diarahkan pada efektivitas, mekanisme, dan kendala yang dihadapi oleh BPKN dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak BPKN, pelaku usaha, dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPKN cukup signifikan sebagai lembaga advokasi dan rekomendasi kebijakan, namun keterbatasan kewenangan eksekutorial dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPKN menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa konsumen secara efektif.

Kata Kunci: BPKN, sengketa konsumen, perlindungan hukum, kota besar, penyelesaian sengketa

 

Abstract

This study aims to analyze the role of the National Consumer Protection Agency (BPKN) in resolving consumer disputes in major cities in Indonesia. The research focuses on the effectiveness, mechanisms, and challenges faced by BPKN in carrying out its functions. A qualitative approach was employed using a case study method conducted in Jakarta and Surabaya. Data were collected through in-depth interviews with BPKN representatives, business actors, and consumers. The findings indicate that BPKN plays a significant role as an advocacy and policy advisory institution. However, the lack of executive authority and the limited public understanding of BPKN's functions are key obstacles to effective consumer dispute resolution.

Keywords: BPKN, consumer disputes, legal protection, major cities, dispute resolution

Downloads

Published

2025-06-11

Issue

Section

Volume 6 Nomor 4 Juli 2025