NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA DI INDONESIA

Abstract

Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan isu krusial dalam wacana hukum Islam kontemporer, khususnya ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Artikel ini mengkaji problematika nikah beda agama dengan menitikberatkan pada prinsip ḥifẓ al-dīn (perlindungan terhadap agama) sebagai fondasi normatif utama dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks Indonesia, realitas sosial yang plural dan kompleks semakin memunculkan ketegangan antara norma keagamaan dan kebebasan individu, terlebih pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang secara eksplisit menolak legalitas pernikahan lintas agama. Dengan pendekatan yuridis-normatif berbasis maqāṣid, kajian ini menemukan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya berpotensi melemahkan prinsip ḥifẓ al-dīn, tetapi juga menimbulkan implikasi negatif terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak sekadar legalistik, tetapi juga integratif dan solutif dalam menjawab ketegangan antara norma syar‘i dan realitas hukum nasional.

Kata kunci: Nikah beda agama, maqāṣid al-syarī‘ah, ḥifẓ al-dīn, hukum keluarga Islam, SEMA No. 2 Tahun 2023

Abstract

Interfaith marriage is a crucial issue in contemporary Islamic legal discourse, especially when faced with the principles of maqāṣid al-syarī‘ah. This article examines the problematic of interfaith marriage by emphasizing the principle of ḥifẓ al-dīn (protection of religion) as the main normative foundation in Islamic family law. In the Indonesian context, plural and complex social realities increasingly give rise to tensions between religious norms and individual freedom, especially after the issuance of the Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023 which explicitly rejects the legality of interfaith marriage. With a juridical-normative approach based on maqāṣid, this study found that interfaith marriage not only has the potential to weaken the principle of ḥifẓ al-dīn, but also has negative implications for descendants (ḥifẓ al-nasl), reason (ḥifẓ al-‘aql), and property (ḥifẓ al-māl). Therefore, a legal approach is needed that is not merely legalistic, but also integrative and solution-oriented in responding to the tension between sharia norms and national legal realities.

Keywords: Interfaith marriage, maqāṣid al-syarī‘ah, ḥifẓ al-dīn, Islamic family law, SEMA No. 2 of 2023