ANALISIS YURIDIS PERANAN APLIKASI SIKS-NG DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstract

Abstrak

Latar belakang: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur merupakan instansi pemerintah yang menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan masyarakat. Tujuan Untuk mengetahui peranan Aplikasi SIKS-NG Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Metode: Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum yudiris-empiris. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang bertujuan untuk menjawab dan memecahkan gejala sosial yang terjadi dan berusaha memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada di Dinas Sosial P3A Kabupaten Luwu Timur. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penyelewengan jabatan dalam melkukan verifikasi datapenerima BPNT dan tidak valid nya data pertanggungjawaban yang dilakukan. Kesimpulan: Peranan Aplikasi SIKS-NG akan sangat berperan baik jika bagian dariverifikasi lapangan dapat mengikuti mekanisme pembagian BPNT sesuai dengan aturan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 dan Noor 3 Tahun 2021.

Kata Kunci: Peran, Aplikasi SIKS-NG, Penyaluran Bantuan Sosial

Abstract

The Social Service, Women's Empowerment, and Child Protection (Dinsos P3A) of East Luwu Regency is a government agency that follows up on Central Government policies in addressing social assistance issues for the community. It plays a role in improving the social welfare of individuals, groups, and communities. To determine the role of the SIKS-NG Application of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection. The type of research used is a judicial-empirical legal research. Using a descriptive analytical approach, it aims to address and resolve existing social phenomena and provides a clear picture of the problems at the Social Service, Women's Empowerment, and Child Protection. The study showed that abuse of office occurred in verifying BPNT recipient data and that the accountability data was invalid. The SIKS-NG application will play a significant role if field verification adheres to the BPNT distribution mechanism in accordance with the regulations of the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2019 and No. 3 of 2021.

Keywords: Role, SIKS-NG Application, Distribution of Social Assistance