Dampak Diskresi Presiden dalam Rehabilitasi Pidana Korupsi terhadap Sistem Checks and Balances di Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak penggunaan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa atau terpidana korupsi dan implikasinya terhadap sistem checks and balances di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif yang memadukan analisis konstitusional, doktrinal, dan studi kasus rehabilitasi terhadap Ira pejabat PT ASDP, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan rehabilitasi sebagai bagian dari fungsi administratif Presiden memiliki batas konstitusional yang ketat dan tidak dapat menegasikan rehabilitasi yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP. Namun, praktiknya menunjukkan potensi perluasan makna rehabilitasi yang membawa risiko intervensi terhadap independensi peradilan, politisasi kewenangan eksekutif, dan melemahnya prinsip separation of powers. Diskresi yang tidak dilembagakan secara ketat dapat menimbulkan detournement de pouvoir serta menciptakan persepsi publik bahwa proses hukum dapat dinegosiasikan melalui kekuasaan politik. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan kontrol normatif dan kelembagaan melalui PTUN, pengawasan legislatif, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menjaga agar kewenangan rehabilitasi tetap berada dalam koridor negara hukum, tidak mengancam independensi yudisial, dan memperkuat efektivitas sistem checks and balances di Indonesia.