ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL LPPOM MPU ACEH PADA RUMAH POTONG HEWAN DI ACEH MENURUT QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2016

Abstract

Abstrak

Penegakan prinsip kehalalan dalam industri pangan menjadi aspek penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah, khususnya di Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) di Aceh, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, namun pelaksanaannya belum optimal dan merata, karena masih terdapat RPH yang belum bersertifikasi halal serta belum sepenuhnya menerapkan standar halal dan thayyib sesuai syariat. Tingkat kepatuhan syariah dipengaruhi oleh komitmen pengelola, fasilitas, dan pemahaman pelaku usaha terhadap standar syariah. RPH yang telah bersertifikasi cenderung menunjukkan kepatuhan syariah yang lebih baik dibandingkan yang belum, sehingga sertifikasi halal perlu dipahami bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebagai implementasi nyata nilai-nilai syariat Islam dalam praktik usaha.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, LPPOM MPU Aceh, Rumah Potong Hewan, Kepatuhan Syariah,  Implementasi Kebijakan.

Abstract

The implementation of halal principles in the food industry is an important aspect in realizing sharia compliance, especially in Aceh as a region that formally applies Islamic law. This study aims to analyze the implementation of halal certification policies by LPPOM MPU Aceh towards Slaughterhouses (RPH) in Aceh, and to assess the extent to which these policies reflect the principles of sharia compliance. The method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observations, and documentation studies. The theory applied is George Edward III’s implementation theory, which consists of four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of halal certification policies by LPPOM MPU Aceh towards Slaughterhouses (RPH) has a strong legal basis through Aceh Qanun Number 8 of 2016, but its implementation is not optimal and equitable, because there are still slaughterhouses that have not been halal certified and have not fully implemented halal and thayyib standards according to sharia. The level of sharia compliance is influenced by the commitment of managers, facilities, and understanding of muamalah fiqh. Certified slaughterhouses tend to demonstrate better sharia compliance than those that are not certified, so halal certification needs to be understood not merely as an administrative formality, but as a concrete implementation of Islamic sharia values ​​in business practices.

Keywords: Halal Certification, LPPOM MPU Aceh, Slaughterhouse, Sharia Compliance, Policy Implementation.