EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA ASURANSI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA PURWOKERTO

Abstract

Abstrak

Perlindungan hukum bagi peserta asuransi syariah merupakan aspek fundamental dalam industri asuransi syariah, terutama pada tahap penyelesaian klaim yang seringkali menjadi sumber sengketa antara peserta dan perusahaan asuransi. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pernah dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan akibat permasalahan kesehatan keuangan perusahaan, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri terhadap efektivitas perlindungan hukum peserta dalam penyelesaian klaim, termasuk pada Kantor Operasional Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi peserta asuransi syariah serta efektivitas penyelesaian klaim pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional, serta wawancara dengan pihak perusahaan dan peserta asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum peserta secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah, namun efektivitasnya dalam penyelesaian klaim di Kantor Operasional Purwokerto belum optimal akibat kendala likuiditas perusahaan pasca sanksi Otoritas Jasa Keuangan, yang berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim. Penelitian ini menyarankan penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, transparansi informasi kepada peserta, dan optimalisasi jalur penyelesaian sengketa alternatif.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Penyelesaian Klaim, Perlindungan Hukum.

Abstract

Legal protection for sharia insurance participants is a fundamental aspect of the sharia insurance industry, particularly at the claim settlement stage, which is often a source of disputes between participants and insurance companies. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera was once subject to a Business Activity Restriction sanction from the Financial Services Authority due to the company's financial health issues, raising concerns regarding the effectiveness of legal protection for participants in claim settlement, including at the Purwokerto Operational Office. This study aims to analyze the forms of legal protection for sharia insurance participants and the effectiveness of claim settlement at PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Purwokerto. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach, through the study of legislation, National Sharia Board fatwas, and interviews with company representatives and participants. The results show that legal protection for participants is normatively regulated in the Insurance Law, Financial Services Authority Regulations, and the DSN-MUI Fatwa on Sharia Insurance, but its effectiveness in claim settlement at the Purwokerto Operational Office has not been optimal due to the company's liquidity constraints following the sanction, resulting in delayed claim payments. This study recommends strengthening supervision by the Financial Services Authority, information transparency for participants, and optimizing alternative dispute resolution channels.

Keywords: Claim Settlement, Legal Protection, Sharia Insurance.