IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES MAKASSAR

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengaturan perlindungan perempuan dan anak serta peranan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik PPA Polrestabes Makassar, observasi sarana Ruang Pelayanan Khusus (RPK), serta dokumentasi perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum di Polrestabes Makassar mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Hambatan utama yang dihadapi meliputi dinamika sosiologis korban (ketergantungan ekonomi dan stigma norma adat Siri’ na Pacce), minimnya saksi mata di ruang privat domestik, serta pembuktian trauma psikis. Penyidik PPA menghentikan viktimisasi sekunder melalui fasilitas RPK, pelibatan penyidik Polwan, penanganan jalur cepat (fast-track), serta pembuktian ilmiah (scientific crime investigation). Keadilan restoratif diterapkan secara ketat terbatas pada delik ringan tanpa intimidasi, guna menjamin keadilan substantif dan pemulihan korban secara komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Unit PPA Polrestabes Makassar, KDRT, Restorative Justice, Siri’ na Pacce.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection for women and children and the role of investigators at the Women and Children Protection Unit (PPA) of Makassar City Police (Polrestabes Makassar) in handling Domestic Violence (DV) cases. Utilizing empirical legal research (socio-legal research) with a qualitative approach, primary data were gathered through in-depth interviews with PPA investigators, observations of Special Services Room (RPK) facilities, and case documentation. Results indicate that legal protection implementation relies on Law No. 23/2004 on Domestic Violence Elimination, Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes, and Police Regulation No. 8/2021 on Restorative Justice. Major obstacles include the sociological dynamics of victims (economic dependency and the cultural stigma of Siri’ na Pacce), lack of eyewitnesses in private domestic spaces, and legal proof of psychological trauma. PPA investigators mitigate secondary victimization through RPK facilities, female police investigators, fast-track procedures, and scientific crime investigation. Restorative justice is applied strictly and limited to minor offenses without intimidation, ensuring substantive justice and holistic victim recovery.

Keywords: Legal Protection, PPA Unit Polrestabes Makassar, Domestic Violence, Restorative Justice, Siri’ na Pacce