ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Komparatif Putusan PN Sidenreng Rappang Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr)

Authors

  • Arpat Rasyid Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar
  • Shinta N.S Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar
  • Yusri Salman Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

DOI:

https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.73010

Abstract

ABSTRAK

Yusri Salman. Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika Golongan I (Studi Komparatif Putusan PN Sidenreng Rappang Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr). Dibimbing oleh Arpat Rasyid dan Shinta N.S. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika Golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 6, 7, dan 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr, serta menganalisis disparitas pemidanaan ditinjau dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika Golongan I didasarkan pada pertimbangan yuridis mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat berdasarkan fakta persidangan serta pertimbangan non-yuridis mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. (2) Terjadi disparitas pemidanaan yang tidak proporsional bagi pelaku dalam satu rantai kejahatan dengan pasal serupa akibat tiga faktor utama: ketiadaan pedoman pemidanaan baku dalam sistem hukum, luasnya subjektivitas hakim, serta perbedaan jalur upaya hukum lanjutan (kasasi atau peninjauan kembali) yang ditempuh masing-masing terdakwa.

Kata Kunci: Undang-Undang Narkotika, Permufakatan Jahat, Disparitas Pemidanaan, Kepastian Hukum.

  ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the judge's legal considerations in sentencing perpetrators of the criminal act of illicit conspiracy of Class I narcotics in Sidenreng Rappang District Court Decisions Number 6, 7, and 8/Pid.Sus/2024/PN Sdr, as well as to analyze sentencing disparity from the principles of justice and legal certainty. This type of research is normative legal research using a statute approach and a case approach. The research materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that: (1) The judge's legal considerations in sentencing perpetrators of Class I narcotics conspiracy crimes are based on juridical considerations

 

regarding the proven elements of the crime based on trial facts, as well as non-juridical considerations regarding aggravating and mitigating circumstances for the defendants. (2) Unfair sentencing disparities occur among perpetrators within the same chain of crime with similar articles due to three main factors: the absence of standardized sentencing guidelines in the legal system, judge subjectivity, and differences in legal remedy paths (cassation or judicial review) pursued by each defendant.

Keywords: Narcotics Law, Criminal Conspiracy, Sentencing Disparity, Legal Certainty.

 

Downloads

Published

2026-09-27

Issue

Section

Volume 7 Nomor 4 Juli 2026