Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna
<p>Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah ialah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan dikelola oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.</p>id-ID[email protected] (Kusnadi Umar)[email protected] (Admin Jurnal Siyasatuna)Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000OJS 3.1.2.4http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss60PENCABUTAN HAK POLITIK KORUPTOR DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/40038
<p>Pencabutan Hak Politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman pelaku koruptor. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (<em>library</em> <em>reasearch</em>). Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum di Indonesia dan teologi syar’i yaitu dengan mengkaji dari sudut pandang hukum Islam. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa Undang-Undang, KUHP Pidana, Al-Qur’an dan Hadits dan data sekunder berupa buku yang berkaitan dengan penelitian dan jurnal penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yang digunakan pada pencabutan hak politik terhadap koruptor di Indonesia yaitu berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) Butir (h), yaitu bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Pencabutan, Hak Politik, Koruptor, <em>Siyasah</em> <em>Syar’iyyah</em>.</p>Muhammad Fitrah, Usman Djafar
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/40038Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK MENGENAI PERSIDANGAN TELEKONFERENSI DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 MAKASSAR
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/40724
<p>Penelitian ini bertujuan untuk Efektivitas Pelayanan Publik Mengenai Persidangan Telekonferensi Di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar Perspektif Hukum Islam. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar`i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan persidangan telekonferensi dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung dengan Nomor: 379/DJU/PS.00/03/2020 yang bertujuan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan proses persidangan perkara pidana secara telekonferensi di masa pandemi <em>covid-19</em>. Adapun prosedur atau tahapan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar yaitu penjadwalan persidangan, persiapan fasilitas saranan dan prasarana, pemberitahuan kepada pihak terkait, pengawalan tahanan dan pelaksanaan persidangan. (2) Pelayanan publik mengenai persidangan telekonferensi di rumah tahanan kelas 1 makassar belum efektif karena pada realitasnya, pelayanan publik terkait persidangan telekonferensi belum mencerminkan implementasi asas dan prinsip pelayanan publik. Dalam hal ini, beberapa asas dan prinsip pelayanan publik yang belum relevan dapat ditemukan dalam prinsip aksesibilitas, keterbukaan dan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta keamanan da privasi terdakwa. (3) Pelayanan publik dalam persidangan telekonferensi dianjurkan dalam islam sebagai bentuk pemberian bantuan dan memberi kemudahan kepada penerima pelayanan dalam hal ini tahanan dan narapidana yang melakukan persidangan telekonferensi baik dalam pelaksanaan persidangan telekonferensi maupun dalam penerapan asas dan prinsip pelayanan publik yang relevan. Sebagaimana memberi bantuan dan kemudahan merupakan hal yang dianjurkan (sunnah) bagi umat islam serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah swt.</p>Sartika Dewi, Hisbullah
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/40724Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA DI KANTOR DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. WAJO
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/40759
<p>Penelitian ini menyelidiki bentuk perjanjian kerja pegawai pemerintah menggunakan perjanjian kerja (P3K) di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, serta menganalisis standar kerja yang efektif dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Kinerja, yang melibatkan tindakan dan ketiadaan tindakan pegawai, memiliki dampak terhadap kontribusi mereka pada instansi pemerintahan. Setiap pegawai memiliki kriteria pekerjaan khusus, mempertimbangkan dimensi kerja yang mengidentifikasi elemen-elemen penting suatu pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perjanjian kerja dalam konteks pegawai pemerintah, terutama P3K, di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo. Ini juga bermaksud untuk mengungkap bentuk standar kerja efektif dari sudut pandang siyasah syar'iyyah. Meskipun pegawai P3K memiliki status yang semakin disamakan dengan ASN, mereka tetap berada dalam kerangka kontrak dengan batasan waktu 5 tahun, meskipun ada peluang perpanjangan dengan persetujuan pemerintah daerah atau bupati. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah dan masyarakat mengenai aturan baru ini. Ini mendorong pencerahan masyarakat, motivasi untuk mencari pekerjaan yang layak, dan sebagai panduan dalam menjalankan tugas secara produktif dan inovatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung peningkatan kualitas pegawai dan kesadaran masyarakat dalam lingkungan kerja pemerintahan yang berubah.</p>Yustika Yustika, Adriana Mustafa
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/40759Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM KARTU MACCA DALAM PERATURAN BUPATI NO.23 TAHUN 2016 DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41074
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Pelayanan Program Kartu Macca Dalam Peraturan Bupati No 23 Tahun 2016 Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Syariyyah. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar`i dan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Bagaimana Pelaksanan program kartu macca selama masa berlakunya belum cukup maksimaldalam melakukan sosilisasi, Sehingga mengakibatkan kurang pahamnya masyarakat terkait dengan program pemerintah tersebut. Untuk para pegawai dalam pelaksana sudah cukup baik meskipun harus lebih ditingkatkan 2). Faktor pendukung ini adalah adanya anggaran yang sudah cukup dan factor penghambat dari program ini adalah kurangnya sosilisasi langsung kepada masyarakat target penerima bantuan.3).pandangan siyasah syariyyah menegenai efektivitas pelayanan program kartu macca pada surah an-nisa ayat 58-59 dijelaskan bahwa menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dalam hal ini pemerintah sudah menyaampaikan amanat namun belum cukup maksimal.</p>nur amalia, Andi Muhammad Akmal
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41074Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000FUNGSI PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KAB.PANGKEP
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41392
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kab. Pangkep (Prespektif Siyasah Syariyyah). Adapun Pokok masalah di bagi ke dalam beberapa submasalah yaitu: Bagaimana Kemanfaatan pengendali pengaman pengguna Jalan di Kab. Pangkep, Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap pengaman pengguna Jalan di Kab Pangkep, dan Bagaimana Pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap penggendali pengguna Jalan di Kab.Pangkep. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemanfaatan Pengendali Pengaman Pengguna Jalan yaitu sangatlah bermanfaat bagi masyarakat karna Masyarakat dapat memperhatikan arah lalu lintas yang datang, guna mengurangi terjadinya kecelakaan, sehingga perlu adanya pemasangan pita kejut agar pengemudi berhati-hati saat mengemudi. Pandangan masyarakat terhadap pengaman pengguna Jalan bahwa kebanyakanpengemudi ada yang mematuhi aturan dan ada juga yang melanggarnya, sehingga dengan adanya aturan ini dapat memberikan regulasi yg dapat ditetapkan oleh dinas perhubungan. Pandangan Siyasah Syari’iyyah terhadap penggendali pengguna jalan yaitu digambarkan sebagai persyaratan kebijakan untuk mengatur urusan negara berdasarkan syariat, olehnya itu pengguna jalan raya umum untuk kepentingan pribadi dilarang oleh hukum Islam, sehingga perlu adanya beberapa batasan, sehingga terciptanya manfaat dan pencegahan kerugian, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam dan prinsip-prinsip umumnya, yang menghasilakan maslaha Mursalah.</p> <p> </p>23_fajrininaya23 @fajriahrahmainaya, Andi Tenripadang
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41392Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI MASYARAKAT DUSUN TANETE DESA CENRANA BARU KABUPATEN MAROS PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41512
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Masyarakat Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros Persfektif Siyasah Dusturiyah. Adapun pokok masalah dibagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu: Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Terkait Penyediaan Tenaga Listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros (Persfektif Siyasah Dusturiyah) dan Faktor apa saja Yang Mempengaruhi Penyediaan Tenaga Listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros Persfektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif atau lapangan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 terkait penyediaan tenaga listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros ini sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat akan ketersediaannya tenaga listrik berkat upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah. Jika di lihat dari ajaran Islam, penyediaan tenaga listrik merupakan suatu permasalahan manusia. Dalam pengadaaan tenaga listrik di Dusun Tanete karna berbicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Adapun Faktor penghambat, yaitu keterlambatan pengadaan tenaga listrik yang mana pada sistem penyuratan yang lambat di tangani oleh pihak PLN di karenakan perubahan sistemnya, akses jalan masuk, serta biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik tidak sesuai dengan keuntungan yang akan di peroleh oleh pihak perusahaan PLN.</p>Rasnawati rsnarzk, Rahmiati
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41512Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41640
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana I Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Masa Reses Anggota Dprd Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Dprd Kota Makassar). Adapun pokok masalah dibagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu: Bagaimana efektifitas masa reses anggota DPRD di Kota Makassar dan Bagaimana halangan dan rintangan melaksanakan masa reses di Kota Makassar. Adapun metode penilitian yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas masa reses Anggota DPRD Kota Makassar bahwa Sudah efektif di lakukan dalam perumusan kebijakan di Kota Makassar sehingga ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan pemerintah yang menghasilkan aspirasi atau keluhan masyarakat yang tertuang dalam hasil reses DPRD yang sudah diparipurnakan. Adapun Halangan dan rintangan melaksanakan masa reses di Kota Makassar yakni, terkadang Kebijakan yang dikeluarkan berorientasi terhadap masyarakat yang hasilkan dengan jalan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, kegiatan tersebut untuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan pada masa reses. Kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan anggota DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis terhadap konstituennya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 16, tentang kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p>Putri Ayu Rasjid pu.tuuu, Budiarti A Rahman
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41640Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PASCA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/42203
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis keputusan fiktif positif pasca undang-undang no. 6 tahun 2023 perspektif<em> siyasah Syar’iyyah</em>. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif (syar’i). Adapun metode pengumpulan data sekunder berupa bahan primer, sekunder dilakukan dengan cara, membaca literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum keputusan fiktif positif setelah pengundangan UU. No. 6 Tahun 2023 yaitu diatur didalam UU ini yakni pada pasal 175 angka 7 ayat (4) akan tetapi frasa tidak menetapkan namun mengabulkan di dalam pasal ini menimbulkan ketidakjelasan makna dan berpotensi menimbulkan masalah baru 2) Prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif setelah terbitnya UU. No. 6 Tahun 2023 pasal 175 angka 7 ayat (5) akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden akan tetapi sampai saat ini Peraturan Presiden tersebut belum dikeluarkan akibatnya prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif itu kemudian menjadi rancu dan tidak jelas. 3) Pandangan <em>siyasah syar’iyyah</em> terhadap keputusan fiktif positif setelah terbitnya UU. No. 6 Tahun 2023 tidak menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap rincian keputusan fiktif positif sebab hal ini murni prosedural dari hukum positif Indonesia yang bersifat administratif.</p>Muh. NurTaslim Saleh, Hamzah Hasan
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/42203Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/42777
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan komponen standar pelayanan publik pada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah ada beberapa komponen standar pelayanan publik belum terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif, dengan melakukan observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik pada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. Luwu utara sudah terpenuhi namun untuk fasilitasnya perlu dilengkapi seperti, Ruang Asi, Toilet Umum, Musholah dan Layar informasi.</p> <p><em> </em></p>SUCI CAHYANI RUSTAM, Dea Larissa
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/42777Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000MEKANISME KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS ATAS UPAYA REFORMASI BIROKRASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR PRESPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41592
<p><strong>Abstract</strong></p> <p> </p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, implementasi zona integritas pada birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar prespektif siyasah syar'iyyah, kendala dalam pengimplementasian zona integritas dalam prespektif siyasah syar'iyyah, upaya dalam melaksanakan kebijakan zona integritas di Pengadilan Negeri Makassar prespektif siyasah syar'iyyah. Hasil dari penelitian ini adalah, dilaksanakan dengan baik dengan melakukan perencanangan membuat program wilayah yang steril dan hanya dapat diakses oleh hakim administrasi yang melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan, dengan melakukan pengawasan dan penyediaan fasilitas yang berkualitas dan tentunya pelayanan yang baik, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti adalah tidak ada, karena zona integritas merupakan komitmen yang memang harus dilaksanakan agar terwujudnya WBK dan WBBM. Namun dalam prespektif siyasah syar'iyyah jika dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti yaitu menyampaikan pandangannya bahwa khususnya sebagai lembaga sah Islam premis utamanya adalah keterbukaan atau agama khususnya kualitas dan standar supranatural dari Allah yang diterima sebagai kebenaran dan keadilan sehingga juga diterima bahwa hal ini merupakan sumber regulasi yang optimal.</p>Nandita Fahira suci, Kurniati
##submission.copyrightStatement##
https://creativecommons.org/licenses/by-/4.0
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/41592Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 +0000