ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

Rahmat Andika, Ahkam Jayadi, Andi Safriani

Abstract


Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene. 

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan dan melalui data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen / catatan / laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi kepegawaian cenderung menggunakan Merit System melihat hasil analisis wawancara yang dominan mengatakan bahwa pelaksanaan mutasi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Badan  Kepegawaian  dan Pemberdayaan  Sumber  Daya Manusia  Kabupaten  Majene menggunakan pertimbangan prestasi kerja , akan tetapi belum sepenuhnya hanya berdasarkan Merit System, karena masih ditemukannya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu Spoil System karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan.


Full Text:

PDF

References


Adrian Sutedi. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Dian Bakti Setiawanl. Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Eko Prasojo. Reformasi Kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi). Jakarta: Salemba Humanika. 2009.

HAW Wijaya. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

________________, Perkembangan & Konsolidsi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Murtir Jerdawi. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Bukaka: Total Media. 2008.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Rozali Abdullah. Hukum Kepegawaian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

Soegeng Prijodarminto. Sengketa Kepegawaian sebagai Bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.

W.J.S Poerwadaminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.