ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI

Nur Chalil, Andi Safriani, Fadli Andi Natsif

Abstract


kebijakan yang dikeluarkan oleh  pejabat pelaksana tugas sementara (plt) Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan berbagai regulasi yang ada yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, salah satu dari batasan tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi aparatur sipil Negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat pelaksana tugas sementara terjadi suatu kebijakan mutasi yang dilakukan pelaksana tugas (plt) Walikota Makassar

Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

 


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Buku

Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Asmar, Abd Rais.(2015). Kedudukan Gubernur Dalam penyelanggaraan pemerintahan daerah.2, (2) 2. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Alauddin Law Development (ALDEV) : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum is indexed by

 Creative Commons License

________________________________________________________
Alauddin Law Development (ALDEV) : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ISSN Print: 2714-8742 ISSN Online: 2686-3782

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan