Peran Dinas Sosial dalam Mendampingi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palangka Raya

Abstrak

Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan perlindungan hak anak, termasuk perlindungan identitas, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Namun, implementasi program ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, yang mempengaruhi efektivitas pendampingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti advokasi sosial, konseling, mediasi, dan rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, kekurangan fasilitas seperti Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan keterbatasan tenaga profesional, termasuk psikolog anak, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga juga berperan sebagai hambatan signifikan dalam proses rehabilitasi anak. Kolaborasi antara Dinas Sosial, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan institusi lainnya sangat penting untuk menciptakan pendampingan yang komprehensif dan efektif. Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan fasilitas, memperkuat peran keluarga dalam rehabilitasi, serta meningkatkan kerja sama lintas lembaga untuk mendukung keberhasilan pendampingan. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperoleh kesempatan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial yang lebih baik tanpa mengabaikan hak korban.