Analisis Wanprestasi dalam Penggunaan TikTok PayLater menurut perspektif UUPK 1999 dan Hukum Perdata

Abstrak

Perkembangan ^{teknologi semakin meningkat, salah satunya ditandai dengan adanya e-commerce dan fintech untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Di era modern ini, masyarakat lebih tertarik dengan transaksi online seperti jual beli. TikTok shop merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu metode pembayaran di TikTok Shop adalah TikTok PayLater. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan literatur kontrak PayLater, struktur bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan pembayaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan tujuh narasumber yang merupakan pengguna aktif TikTok PayLater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi perjanjian TikTok PayLater sah secara hukum karena memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan diakui oleh UU ITE. Perjanjian TikTok PayLater mencakup perjanjian standar yang kontennya masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 18 UU 1999. Namun, dalam pelaksanaannya masih berpotensi menimbulkan perselisihan akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Namun, praktik penagihan tersebut melanggar Pasal 4 UUD 1999 karena mengganggu hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu, dalam penggunaan TikTok PayLater membutuhkan tanggung jawab dari kedua belah pihak.}