PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KORUPSI PENGADAAN BARANG PEMERINTAH: ANALISIS KASUS CHROMEBOOK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REFORMASI PENGADAAN PUBLIK

Abstrak

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan kualitas tata kelola pemerintahan. Kompleksitas kejahatan tersebut menunjukkan bahwa korupsi pengadaan tidak lagi semata-mata dilakukan oleh pelaku perseorangan, melainkan juga melibatkan korporasi sebagai pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang pemerintah menurut hukum positif Indonesia, mengkaji penerapan konsep tersebut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada Program Digitalisasi Pendidikan, serta menganalisis implikasinya terhadap reformasi sistem pengadaan publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi memiliki landasan normatif yang kuat melalui Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dalam kasus pengadaan Chromebook, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana dan terdapat keterlibatan organ korporasi dalam proses pengambilan keputusan. Kasus tersebut juga menunjukkan perlunya reformasi pengadaan publik melalui penguatan transparansi, digitalisasi pengawasan, budaya kepatuhan korporasi, dan peningkatan partisipasi publik guna mewujudkan sistem pengadaan yang akuntabel dan berintegritas.