The Role of the Medan City Resort Police in Tackling Actions on Adopted Fuel Oil in Medan City

Abstrak

Peredaran Minyak Bakar (BBM) yang dicampur di kota Medan merupakan pelanggaran ekonomi yang merugikan konsumen, negara, dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran Polrestabes Kota Besar Medan dalam memberantas penyelundup bahan bakar, serta mengenali berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik ​​di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui analisis dokumen tentang penegakan hukum dan wawancara dengan penyidik ​​dari Unit Investigasi Kriminal Kepolisian Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Medan berperan aktif dalam melakukan tindakan tegas melalui razia di lokasi ilegal dan penerapan Pasal 54 atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Namun, upaya penegakan hukum ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya peralatan pengujian laboratorium yang dapat digunakan di tempat kejadian, modus operandi pelaku yang terus berubah (sistem mobile), dan jumlah personel yang terbatas jika dibandingkan dengan wilayah yurisdiksi Kota Medan. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Kepolisian Medan, BPH Migas, dan Pertamina dalam melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir.