MUSRENBANG DAN POLITIK IDENTITAS: KEWARGAAN BARU DALAM TATA KELOLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN LOKAL

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), atau Forum Konsultasi Perencanaan Pembangunan, secara formal dirancang sebagai mekanisme partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Namun, studi yang ada tentang praktik Musrenbang sebagian besar dibingkai dalam perspektif teknis dan administratif, dengan perhatian terbatas pada dinamika politik identitas yang beroperasi di dalam dan di sekitar forum tersebut. Artikel ini berpendapat bahwa Musrenbang bukan hanya arena perencanaan tetapi juga arena kontestasi di mana berbagai identitas sosial, termasuk gender, agama, etnis, dan status sosial, bersaing untuk mendapatkan pengakuan sebagai suara yang sah dalam tata kelola pembangunan lokal. Dengan mengacu pada kerangka teoritis politik identitas, kewarganegaraan baru, dan teori pengakuan, artikel ini menunjukkan bahwa struktur prosedural Musrenbang secara sistematis mengutamakan identitas tertentu sekaligus mereproduksi eksklusi budaya terhadap kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan hierarki sosial yang diakui oleh negara. Implikasi teoritis dari argumen ini adalah bahwa reformasi Musrenbang tidak dapat dicapai hanya melalui perbaikan teknis dan prosedural; melainkan, hal itu membutuhkan transformasi dalam pengakuan budaya terhadap pluralitas kewarganegaraan dalam demokrasi lokal Indonesia.