Open Government Data sebagai Pendorong Pembangunan Inklusif di Kota Makassar

Authors

  • Syamsu Alam Universitas Negeri Makassar
  • Valentino Aris Universitas Negeri Makassar
  • Muhammad Taufik Universitas Negeri Makassar

DOI:

https://doi.org/10.24252/best.v5i3.62220

Keywords:

open government data, pembangunan inklusif, fsQCA, smart government

Abstract

Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara Open Government Data (OGD) sebagai pendorong pembangunan inklusif di Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) terhadap data sektoral kota Makassar tahun 2021–2024. Lima kondisi utama ditetapkan sebagai determinan pembangunan inklusif, yaitu Ketersediaan Data (KD), Aksesibilitas Data (AD), Kualitas Data (QD), Lisensi dan Legalitas (LL), serta Partisipasi dan Pemanfaatan Publik (PP). Hasil kalibrasi fuzzy menunjukkan bahwa nilai Pembangunan Inklusif (PI) meningkat signifikan pada tahun 2024, menandai pergeseran dari pemerintahan berbasis transparansi menuju pemerintahan partisipatif berbasis data. Melalui truth table fsQCA, ditemukan dua jalur kausal utama yang menjelaskan capaian pembangunan inklusif. Pertama, Functional Openness Path, yaitu kombinasi KD, AD, QD, dan PP tinggi meskipun legalitas belum sempurna (LL moderat), yang mendukung terwujudnya inklusivitas melalui keterbukaan dan kolaborasi masyarakat. Kedua, Institutionalized Open Data Path, yakni konfigurasi lengkap KD, AD, LL, QD, dan PP tinggi yang merepresentasikan tata kelola data terinstitusionalisasi dengan dukungan politik dan regulatif yang kuat. Analisis consistency menunjukkan bahwa konfigurasi dengan nilai ≥0.8 merupakan kondisi yang cukup (sufficient condition) bagi terjadinya pembangunan inklusif, sementara coverage sebesar 0.18 menandakan relevansi empiris yang signifikan. Secara teoretis, hasil ini menegaskan bahwa sinergi antara keterbukaan data, partisipasi publik, dan dukungan kelembagaan merupakan prasyarat utama terwujudnya tata kelola pemerintahan inklusif di era transformasi digital. Studi ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan OGD di tingkat daerah sebagai instrumen strategis untuk memperluas partisipasi dan keadilan pembangunan.

Author Biographies

Syamsu Alam, Universitas Negeri Makassar

Program Studi Bisnis Digital

Valentino Aris, Universitas Negeri Makassar

Program Studi Bisnis Digital

Muhammad Taufik, Universitas Negeri Makassar

Program Studi Bisnis Digital

References

Alam, S., et al (2024)., Optimalisasi Kebijakan Smart Governance; Studi Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik, JURNAL TRANSFORMATIVE Vol. 10 No. 2 Tahun 2024 DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.02.1

Black, A., & White, B. (2016). Fuzzy set qualitative comparative analysis: A methodological primer. Journal of Social Research Methods, 22(3), 345–367.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: Serving, not steering. M.E. Sharpe.

Johnson, C. (2019). Open government data and public participation: A critical review. Government Information Quarterly, 36(2), 267–278.

Jones, D. (2018). Digital transformation in government: Challenges and opportunities. Public Administration Review, 78(1), 15–26.

Lee, E. (2020). Configurations for inclusive development: An fsQCA approach. Policy Studies Journal, 48(4), 987–1010.

Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press.

Miller, F. (2018). Calibrating fuzzy sets for qualitative comparative analysis: A practical guide. Qualitative Research, 18(5), 613–631.

Rahman, H. (2020). Challenges of implementing open government data in regional governments. Asian Journal of Public Policy, 12(1), 89–104.

Smith, J. (2019). Transparency and accountability in the digital age: The role of open data. Information Polity, 24(4), 397–409.

Suryanto, Y. (2021). Assessing open data initiatives in Indonesia: A case study of regional governments. Indonesian Journal of Public Administration, 15(2), 210–230.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

Williams, K. (2017). Inclusive development and public participation: Bridging the gap. Development Policy Review, 35(6), 765–782.

World Bank. (1992). Governance and development. World Bank.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.

Williams, K. (2017). Inclusive development and public participation: Bridging the gap. Development Policy Review, 35(6), 765–782.

World Bank. (1992). Governance and development. Washington, DC: The World Bank.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. New York, NY: UNDP.

Downloads

Published

2025-11-29

How to Cite

Alam, S., Aris, V., & Taufik, M. (2025). Open Government Data sebagai Pendorong Pembangunan Inklusif di Kota Makassar. Bulletin of Economic Studies (BEST), 5(3), 191–207. https://doi.org/10.24252/best.v5i3.62220

Issue

Section

Artikel