FOTO PRAWEDDING DAN IKHTILATH: STUDI PERSPEKTIF QANUN HUKUM JINAYAT ACEH
Abstract
Abstrak
Foto prawedding sebelum akad nikah dapat dikategorikan termasuk ke dalam unsur-unsur ikhtilaṭh, hal tersebut dikarenakan pose dalam foto prewedding yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti berpelukan, bergandengan tangan, dan merangkul pasangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil penelitian bahwa, Para pelaku kegiatan foto prawedding tidak memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan ikhtilath, mereka beranggapan bahwa adengan pegangan tangan bukan perbuatan ikhtilath dan hal tersebut masih dalam batasan syari’at Islam, yang mereka pahami yang tidak diperbolehkan dalam syari’at Islam adalah berciuman, pelukan dan lainnya, mereka menganggap bahwa perbuatan yang tidak dibolehkan itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat menimbulkan syahwat seperti adanya kontak fisik pada bagian-bagian yang dianggap sensitife dan dapat membangkitkan nafsu. Pasal 25 Ayat (1) dapat dipahami bahwa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan ikhtilath adalah setiap orang yang dengan sengaja atau sukarela melakukan perbuatan ikhtilath. Jika dikorelasikan dengan praktik foto prawedding sebelum akad nikah diketahui bahwa pengambilan foto prawedding dilakukan atas dasar suka sama suka oleh calon pengantin. Selain pihak calon pengantin fotografer prawedding juga dapat dikenakan sanksi (uqubat berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (2). Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik foto prawedding merupakan perbuatan ikhtilath karena dilakukan sebelum akad nikah dan gaya pose yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Kata Kunci: Prawedding, Ikhtilath, Sebelum Akad Nikah, Qanun, Hukum Jinayat
Abstract
Pre-wedding photos before the wedding ceremony can be categorized as including ikhtilaṭh elements, this is because the poses in pre-wedding photos are not in accordance with the provisions of Islamic law, such as hugging, holding hands, and embracing the partner. This research uses qualitative research methods and a descriptive analysis approach, with data collection techniques, namely interviews, documentation and questionnaires. The results of the research are that, the perpetrators of pre-wedding photo activities do not understand what is actually said by ikhtilath, they think that holding hands is not an act of ikhtilath and this is still within the limits of Islamic law, what they understand is that what is not permitted in Islamic law is kissing, hugging and so on, they consider that the prohibited actions are things that can directly cause lust, such as physical contact on parts that are considered sensitive and can arouse lust. Article 25 Paragraph (1) can be understood to mean that the legal subject who can be held responsible for acts of ikhtilath is every person who intentionally or voluntarily commits acts of ikhtilath. If it is correlated with the practice of taking pre-wedding photos before the wedding ceremony, it is known that pre-wedding photos are taken on the basis of mutual consent by the prospective bride and groom. Apart from the prospective bride and groom, pre-wedding photographers can also be subject to sanctions (uqubat based on the explanation of Article 25 Paragraph (2). Based on the results of this research, it can be concluded that the practice of pre-wedding photos is an act of ikhtilath because it is carried out before the marriage ceremony and the posing style does not conflict with Islamic law.
Keywords: Praweeding, Ikhtilath, Before the Marriage Contract, Qanun, Jinayat Law
Downloads
Published
Issue
Section
License
Once an article was published in the journal, the author(s) are:
- to retain copyright and grant to the journal right licensed under Creative Commons License Attribution that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship.
- permitted to publish their work online in third parties as it can lead wider dissemination of the work, with an acknowledgement of its initial publication in this journal
- continue to be the copyright owner and allow the journal to publish the article with the CC BY-NC-SA license
- receiving a DOI (Digital Object Identifier) of the work.