HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PENANGANAN MEDIS PADA SITUASI KEGAWATDARURATAN

Abstract

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan interaksi antara dokter sebagai tenaga medis dan pasien sebagai penerima layanan yang melahirkan hubungan hukum khusus berupa perjanjian terapeutik. Pada tahap awal, hubungan ini bersifat paternalistik, di mana dokter memegang otoritas dominan dalam menentukan tindakan medis dengan asumsi bahwa dokter mengetahui yang terbaik bagi pasien. Seiring perkembangan zaman dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan meningkatnya perhatian terhadap otonomi pasien, hubungan tersebut mengalami pergeseran menuju model partnership yang bersifat horizontal. Dalam model ini, pasien dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan medis melalui mekanisme informed consent sebagai bentuk persetujuan yang diberikan secara sadar dan berdasarkan informasi yang memadai. Namun dalam keadaan gawat darurat, hubungan ini kembali menjadi bentuk paternalistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan implied consent dalam tindakan medis pada keadaan gawat darurat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi dokumen dan literatur terkait hukum kesehatan dan etika profesi kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan tidak bersifat absolut, karena dalam keadaan kegawatdaruratan hubungan tersebut dapat kembali bergeser sementara ke pola paternalistik. Pergeseran tersebut terjadi ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan, sehingga dokter berwenang bertindak berdasarkan implied consent untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan berat. Paternalisme dalam konteks ini dibenarkan secara etis dan hukum, namun bersifat temporer dan harus dipulihkan kembali ke model kemitraan setelah kondisi pasien stabil. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dokter-pasien bersifat dinamis dan ditentukan oleh kondisi klinis serta kemampuan pasien dalam menjalankan hak otonominya.

Kata Kunci: Hubungan Dokter-Pasien; Perjanjian Terapeutik; Paternalistik; Partnership; Informed Consent; Implied Consent; Kegawatdaruratan.

Abstract

Healthcare is an interaction between a doctor as a medical professional and a patient as a recipient of care, creating a special legal relationship in the form of a therapeutic agreement. Initially, this relationship was paternalistic, with the doctor holding dominant authority in determining medical procedures, assuming they knew what was best for the patient. Over time, with respect for human rights and increasing attention to patient autonomy, this relationship has shifted toward a horizontal partnership model. In this model, the patient is viewed as a legal subject with the right to participate in medical decision-making through the mechanism of informed consent, a form of consent given consciously and based on adequate information. However, in emergency situations, this relationship reverts to a paternalistic form. This study aims to analyze the role of implied consent in medical procedures during emergency situations. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through the study of documents and literature related to health law and medical professional ethics. The results indicate that the partnership relationship is not absolute, as in emergency situations, the relationship can temporarily shift back to a paternalistic pattern. This shift occurs when a patient is unable to give consent, allowing the physician to act based on implied consent to save life or prevent serious disability. Paternalism in this context is ethically and legally justified, but it is temporary and must be restored to a partnership model once the patient's condition stabilizes. This demonstrates that the doctor-patient relationship is dynamic and determined by the patient's clinical condition and ability to exercise their autonomy.

Keywords: Doctor-Patient Relationship; Therapeutic Agreement; Paternalistic; Partnership; Informed Consent; Implied Consent; Emergency.