TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN PROPERTI PADA PT BUMI ANAK NEGERI DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA

Abstract

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembangunan properti pada PT Bumi Anak Negeri kecamatan bontomarannu kabupaten gowa? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1.) Bagaimana kontrak perjanjian pembangunan properti pada PT Bumi Anak Negeri di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa?, dan 2.) Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap kontrak perjanjian pembangunan properti pada PT Bumi Anak Negeri di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dan pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah developer PT Bumi Anak Negeri dan pembeli perumahan di PT tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). konrak perjanjian di PT Bumi Anak Negeri. Pihak PT. Bumi Anak Negeri terlambat  penyelesaian pembangunan rumah lebih dari yang dijanjikan menjadi sumber ketidakpuasan bagi pembeli. Pihak developer berjanji bertanggung jawab atas keterlambatan dan memberikan kompensasi, sementara pembeli menyetujui solusi tersebut. 2). Dalam Hukum Ekonomi Syariah,  terlambat penyelesaian pembangunan rumah yang dijanjikan oleh developer sebagai bentuk wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi dapat melalui negosiasi dan tawaran kompensasi, seperti yang dilakukan oleh PT Bumi Anak Negeri, merupakan langkah yang positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah pihak dari PT Bumi Anak Negeri perlu memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan pihak pembeli sejak awal berkontrak. Dan memberikan penjelasan yang mendetail mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi dan juga mengembangkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur, termasuk langkah-langkah negosiasi yang sistematis dan penyediaan opsi kompensasi yang transparan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pembangunan, Properti

Abstract

The main problem in this research is how is the review of sharia economic law regarding property development at PT Bumi Anak Negeri, Bontomarannu sub-district, Gowa regency? The main problem is then broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1.) How is the property development agreement contract at PT Bumi Anak Negeri in Bontomarannu District, Gowa Regency?, and 2.) What are the provisions of sharia economic law regarding development agreement contracts? property at PT Bumi Anak Negeri in Bontomarannu District, Gowa Regency? This type of research is classified as qualitative with the approach used, namely the Sharia Economic Law approach and the empirical approach. The data sources for this research are the developers of PT Bumi Anak Negeri and housing buyers at that PT. Furthermore, the data collection methods used in this research were observation, interviews and documentation. Based on the research results, it shows that 1). contract agreement at PT Bumi Anak Negeri. PT. Bumi Anak Negeri is late in completing house construction more than promised, which is a source of dissatisfaction for buyers. The developer promises to be responsible for delays and provide compensation, while the buyer agrees to the solution. 2). In Sharia Economic Law, late completion of the house construction promised by the developer is a form of default. Resolving defaults through negotiations and offers of compensation, as done by PT Bumi Anak Negeri, is a positive step and in accordance with Islamic principles. The implication of this research is that PT Bumi Anak Negeri needs to ensure clear and open communication with the buyer from the start of the contract. And provide a detailed explanation of the obligations and rights of each party in order to reduce the possibility of default and also develop a more structured dispute resolution procedure, including systematic negotiation steps and the provision of transparent compensation options.

Keywords: Sharia Economic Law, Development, Property