TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH NELAYAN PARENGGE KAPAL MERAH PUTIH DI KAMPUNG NELAYAN KAILI, KECAMATAN BISAPPU, KABUPATEN BANTAENG

Abstract

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sistem pemberian upah pemilik kapal merah putih kepada nelayan parengge di kampung nelayan kaili, kecamatan bissappu kabupaten Bantaeng dari perpekstif hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian sistem pemberian upah terhadap prinsip-prinsip dalam Islam, seperti akad Ijarah, dan penilaian aspek keadilan dalam sistem yang diberikan oleh pemilik kapal kepada nelayan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan teologis normatif, perundang-undangan, dan ekonomi. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan salah satu masyarakat dan anak buah kapal, nahkoda, pemilik kapal dan satu pegawainya. Hasil penelitian menujukkan sistem pemberian upah yang digunakan adalah berdasarkan hasil tangkapan dan perjanjian secara lisan, yang dimana para nelayan menerima upah dari sebagian hasil tangkapan setelah modal awal dikeluarkan. Meskipun pemberian upah ini adalah bentuk akad ijarah, tapi sistemnya terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya transparansi dalam perhitungan permberian upah dengan dominasi nahkoda dan pemilik kapal dalam menentukan kebijakan upah. Dari pandangan hukum Islam, sistem pengupahan ini perlu diperbaiki agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, kejelasan, kesepakatan bersama, dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya pengenalan pada prinip Islam, agar menciptakan hubungan kerja yang lebih baik dan sesuai dengan konsep muamalah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Upah Nelayan, Keadilan

Abstract

The aim of this research is to examine the system of providing wages for red and white boat owners to parengge fishermen in the Kaili fishing village, Bissappu sub-district, Bantaeng district from an Islamic law perspective. The main focus of this research is analyzing the suitability of the wage system to Islamic principles, such as the Ijarah contract, and assessing aspects of justice in the system provided by ship owners to fishermen. The research method used is field research with a normative theological, legislative and economic approach. Data was collected through observation, documentation and interviews with members of the community and ship crew, captain, ship owner and one employee. The research results show that the wage system used is based on catches and verbal agreements, where fishermen receive wages from part of the catch after initial capital has been paid. Even though this wage payment is a form of ijarah contract, the system has several obstacles, such as a lack of transparency in calculating wages with the dominance of the captain and ship owner in determining wage policies. From the perspective of Islamic law, this wage system needs to be improved so that it better reflects the principles of justice, clarity, collective agreement and worker welfare. Therefore, this research suggests an introduction to Islamic principles, in order to create better working relationships and in accordance with the concept of muamalah.

Keywords: Islamic Law, Fishermen's Wages, Justice