TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL TERNAK SAPI DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RILAU ALE KEBUPATEN BULUKUMBA

Abstract

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dari pokok masalah tersebut maka dirumuskan sub masalah yaitu Bagaimana Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan Bagaimana Ketentuan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Di Keluraan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukka Pelaksanaan praktek bagi hasil ternak sapi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba merupakan merupakan penerapan muamalah suatu kerjasama antara pemilik modal dengan peternak. Modal yang diberikan berupa sapi baik itu sapi betina maupun sapi jantan tergantung dari kesepakatan antara keduanya dan praktek bagi hasil ternak sapi pada Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sudah sesuai dengan ajaran islam dengan adanya kerjasama bagi hasil ternak sapi sangat membantu perekonomian masyarakat di Kelurahan Palampang karena pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang sangat dominan dikerjakan oleh kebanyakan petani. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada Kelurahan Palampang modal yang diberikan berupa Sapi, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Implikasi bagi pelaku bagi hasil ternak agar  dapat melaksanakan pengembang biakan ternak sapi dengan prinsip hukum kontrak syariah, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak peternak dengan cara melakukan penanggung jawaban atas kematian berupa denda. Dan bagi peternak, agar dalam setiap langkah pengambilan keputusan dalam melakukan praktik pengembangbiakan ternak dan memperhatikan hak dan kewajiban sebelum melakukan akad sehingga sama-sama mendapatkan keuntungan.

Kata Kunci: Bagi Hasil,Ternak Sapi,Hukum Islam.

  Abstract

The main problem in the study is How is the Review of Islamic Law on the Practice of Cattle Profit Sharing in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency. From the main problem, the sub-problem is formulated, namely How is the Practice of Cattle Profit Sharing in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency and What are the Provisions of Islamic Law on the Practice of Cattle Profit Sharing in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency. The results of the study indicate that the implementation of the practice of cattle profit sharing in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency is an application of muamalah, a cooperation between capital owners and farmers. The capital provided in the form of cattle, either female or male cattle, depends on the agreement between the two and the practice of cattle profit sharing in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency is in accordance with Islamic teachings. With the existence of cattle profit sharing cooperation, it greatly helps the economy of the community in Palampang Village because this job is a job that is very dominantly done by most farmers. Based on the results of observations that the author conducted in the Palampang sub-district, the capital provided was in the form of cattle, then sharing the profits with an agreement to share the offspring of the animal, or it could also be in the form of money from the sale of the cattle. The implications of this for livestock profit-sharing actors are to be able to carry out cattle breeding with the principles of sharia contract law, so as not to cause losses to the livestock breeders by taking responsibility for death in the form of fines. And for livestock breeders, so that in every step of decision-making in carrying out livestock breeding practices and paying attention to rights and obligations before making a contract so that both parties get benefits.

Keywords: Profit Sharing,Cattle Breeding,Islamic Law.