TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN ENREKANG

Abstract

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Enrekang. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdownke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu 1) Bagaimana wujud kepatuhan kewajiban pembayaran pajak penerimaan pajak bumi bangunan di Kabupaten Enrekang? 2) Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Enrekang? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum ekonomi syariah, yuridis normatif, empiris. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu redikis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. penelitian ini menunjukan bentuk kepatuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dilaksanakan masyarakat di kabupaten Enrekang bisa dikatakan maksimal akan tetapi kesadaran diri tiap masyarakat untuk melakukan pembayaran secara langsung ke loket resmi yang telah disediakan belum sepenuhnya terelialisasi dengan baik. Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Enrekang sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat Kecamatan Enrekang, agar dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan acara yang menarik dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Kata kunci: Penerimaan Pajak, Bangunan, Hukum Islam.

Abstract

This study discusses how Islamic law reviews the effectiveness of land and building tax revenues in Enrekang district. The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions, namely 1) What is the form of compliance with the obligation to pay land and building tax revenues in Enrekang Regency? 2) What are the provisions of sharia economic law on land and building tax revenues in Enrekang Regency? This type of research is classified as qualitative with the research approach used is sharia economic law, normative juridical, empirical. Furthermore, the data collection method used is through observation, interviews. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely data redistribution, data presentation, and drawing conclusions. This research shows that the form of compliance with land and building tax (PBB) obligations, carried out by the community in Enrekang Regency can be said to be optimal, but the self-awareness of each community to make payments directly to the official counter that has been provided has not been fully realized properly. The Regional Revenue Agency (BAPPENDA) of Enrekang Regency should carry out tax counseling activities that are more effective and efficient to disseminate tax laws to the people of Enrekang District, so that they can cooperate with other parties to organize interesting events and can increase public understanding and awareness to pay taxes.

Keywords: Tax Revenue, Building, Islamic Law.