PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO (Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perizinan dan penegakan hukum pemasangan reklame di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perizinan melalui DPMPTSP telah diatur sistematis, namun terkendala rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pembongkaran reklame tanpa izin. Meskipun regulasi memadai, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, sebagaimana dianalisis dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Reklame, Perizinan, Kabupaten Probolinggo, Peraturan Bupati.

  Abstract

This study analyzes the implementation of licensing and law enforcement for advertising installation in Probolinggo Regency based on Regent Regulation Number 12 of 2023 using a normative juridical method. The results show that licensing procedures through the DPMPTSP have been systematically regulated, but are hampered by low public legal awareness, minimal socialization, and weak supervision. Law enforcement is carried out through administrative sanctions in the form of warnings, fines, and the removal of unauthorized advertising. Although regulations are adequate, their effectiveness is not optimal due to limited facilities, weak inter-agency coordination, and a low level of legal culture in the community, as analyzed using Soerjono Soekanto's law enforcement theory.

Keywords: Law Enforcement, Advertising, Licensing, Probolinggo Regency, Regent Regulation.