KEPATUHAN PELAKU BISNIS TERHADAP PERMENDAG NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN BERAS/GABAH (STUDI PADA PEDAGANG BERAS KABUPATEN SIDRAP)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaku bisnis terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian beras/gabah, serta untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan pedagang beras di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji aspek normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penetapan harga beras/gabah, serta pendekatan empiris melalui penelitian lapangan untuk melihat penerapan regulasi tersebut dalam praktik. Objek penelitian adalah pedagang beras yang beroperasi di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai lokasi kajian awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang terhadap ketentuan harga pembelian beras/gabah sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh fluktuasi harga gabah di tingkat petani yang tidak selalu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, serta dipengaruhi oleh faktor musim panen, jumlah produksi, dan permintaan pasar yang tidak stabil. Selain itu, masih terdapat pedagang yang belum memahami secara rinci ketentuan hukum terkait penetapan harga beras/gabah. Peranan pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan tersebut dilakukan melalui pemantauan harga secara berkala di pasar tradisional dan sentra distribusi beras, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang, serta penerapan pengawasan dan mekanisme sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga sanksi administratif.

Kata Kunci: Kepatuhan Pelaku Bisnis, Permendag, Harga Beras

Abstract

This study aims to analyze business actors' compliance with the Minister of Trade Regulation (Permendag) Number 24 of 2020 concerning the determination of rice/unhusked rice purchase prices, and to determine the government's role in addressing non-compliance among rice traders in Sidrap Regency. This study uses a normative-empirical approach, examining the normative aspects through a review of laws and regulations, theories, and legal concepts related to rice/unhusked rice price determination, and an empirical approach through field research to observe the implementation of these regulations in practice. The research subjects were rice traders operating in Watang Pulu District, Sidrap Regency, which served as the initial study location. The results indicate that traders' compliance with the rice/unhusked rice purchase price provisions as stipulated in Permendag Number 24 of 2020 has not been optimally implemented. This non-compliance is caused by fluctuations in unhusked rice prices at the farmer level, which do not always align with government-set prices. This is also influenced by factors such as harvest season, production volume, and unstable market demand. Furthermore, some traders still lack a detailed understanding of the legal provisions related to rice/unhusked rice price determination. The government's role in addressing non-compliance is achieved through regular price monitoring in traditional markets and rice distribution centers, outreach and education for traders, and the gradual implementation of oversight and sanctions mechanisms, ranging from warnings to administrative sanctions.

Keywords: Business Compliance, Minister of Trade Regulation, Rice Prices