PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TRANSAKSI JUAL BELI TELUR BEBEK DENGAN SISTEM TEMPO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS UD. RIZCAL DI DESA SAWAHAN

Abstract

Abstrak. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dalam transaksi jual beli sistem tempo kerap terabaikan, khususnya ketika transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis, uang muka, dan jaminan apapun, sehingga menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan penjual selaku kreditur ketika terjadi keterlambatan pembayaran yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli telur bebek sistem tempo di UD. Rizcal dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan pelaku usaha mikro dalam menghadapi indikasi wanprestasi tanpa perjanjian tertulis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal melalui wawancara mendalam dan observasi di UD. Rizcal, Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan telah memenuhi syarat sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, namun tidak menghasilkan perlindungan efektif akibat ketiadaan alat bukti tertulis sebagaimana dikehendaki Pasal 1866 KUHPerdata, adanya legal literacy gap pada pemilik usaha, serta ketidakaktifan dalam menerbitkan somasi sebagaimana disyaratkan Pasal 1238 KUHPerdata. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, rukun akad ba'i bitsaman ajil secara keseluruhan telah terpenuhi dan tidak ditemukan unsur gharar karena rentang waktu pembayaran telah menjadi 'urf yang dipahami kedua belah pihak, sementara keterlambatan yang terjadi dikategorikan sebagai ta'khir al-wafa' akibat uzur yang sah dan sikap toleran produsen selaras dengan prinsip al-muyasarah dalam islam. Perlindungan hukum mencakup lapisan preventif berupa konfirmasi transaksi melalui WhatsApp sebagai catatan bilateral dan penetapan tanggal pembayaran yang konkret, serta lapisan represif berupa musyawarah penjadwalan ulang dan teguran tertulis yang berfungsi sebagai somasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata.

Kata Kunci: Ba'i Bitsaman Ajil, Jual Beli Tempo, Perlindungan Hukum, Usaha Mikro, Wanprestasi

Abstract. Legal protection for micro-entrepreneurs in deferred payment trade transactions is frequently overlooked, particularly when transactions are conducted without written agreements, down payments, or any form of collateral, thereby creating legal gaps that potentially disadvantage sellers as creditors when repeated payment delays occur. This study aims to analyze the practice of duck egg trading under a deferred payment system at UD. Rizcal from the perspectives of positive law and Islamic economic law, and to formulate legal protection measures applicable to micro-entrepreneurs facing indications of default without written agreements. The study employed a qualitative method with a single case study approach through in-depth interviews and observation at UD. Rizcal, Sawahan Village, Turen District, Malang Regency. The findings indicate that the oral agreement satisfies the validity requirements under Article 1320 of the Civil Code and is legally binding under Article 1338, yet fails to provide effective legal protection due to the absence of written evidence as required by Article 1866 of the Civil Code, the owner's legal literacy gap, and the failure to issue a formal notice of default (somasi) as required under Article 1238 of the Civil Code. From the perspective of Islamic economic law, the pillars of the ba'i bitsaman ajil contract are entirely fulfilled and no element of gharar was found, as the payment timeframe has become customary practice ('urf) understood by both parties, while the payment delays are categorized as ta'khir al-wafa' arising from legitimate circumstances, and the seller's tolerance is consistent with the Islamic principle of al-muyasarah. Legal protection encompasses a preventive layer in the form of WhatsApp transaction confirmations as bilateral records and the establishment of concrete payment dates, as well as a repressive layer comprising rescheduling negotiations and written warnings functioning as a formal notice of default under Article 1238 of the Civil Code.

Keywords: Ba'i Bitsaman Ajil, Deferred Payment Sale, Legal Protection, Micro-Entrepreneur, Default