REKONSTRUKSI NORMATIF HUKUM EKONOMI SYARIAH UNTUK MENANGKAL KETIMPANGAN DAN EKSES KAPITALISME DIGITAL KONTEMPORER

Authors

  • Shofa Robbani Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Gin, Bojonegoro, Indonesia
  • Windawati Laily Nuraini Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
  • Ririt Rengganis Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
  • Eni Setiyowati Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
  • Zahrotul Fitria Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

DOI:

https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.71863

Abstract

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis karakteristik kapitalisme digital kontemporer serta rekonstruksi hukum ekonomi syariah dalam menghadapi ketimpangan ekonomi digital di era big data. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan sumber data yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, regulasi perundang-undangan, laporan ekonomi digital, dan media elektronik yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital menimbulkan berbagai persoalan seperti dominasi platform digital, eksploitasi data pengguna, asimetri informasi, dan ketimpangan distribusi ekonomi. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait aktivitas digital, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam perlindungan data dan transparansi algoritma digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum ekonomi syariah berbasis maqasid syariah guna menciptakan sistem ekonomi digital yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Big Data, Ekonomi Digital, Kapitalisme Digital, Maqasid Syariah, Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the characteristics of contemporary digital capitalism and the reconstruction of Islamic economic law in addressing digital economic inequality in the era of big data. The research method used is a descriptive-analytical approach, with data sources obtained from books, scientific journals, laws and regulations, digital economy reports, and electronic media relevant to the research theme. The results show that the development of the digital economy gives rise to various problems such as the dominance of digital platforms, the exploitation of user data, information asymmetry, and unequal economic distribution. Although Indonesia already has regulations related to digital activities, their implementation still faces various challenges, particularly in data protection and the transparency of digital algorithms. Therefore, a reconstruction of Islamic economic law based on the maqasid of sharia is necessary to create a digital economic system that is fairer, more transparent, and oriented towards social welfare.

Keywords: Big Data, Digital Economy, Digital Capitalism, Maqasid of Sharia, Reconstruction of Islamic Economic Law.

Downloads

Published

2026-08-13

Issue

Section

Volume 7 Nomor 4 Juli 2026