ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ETOMIDATE SECARA NORMATIF SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN II DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PUTUSAN NOMOR 910/PID.SUS/2025/PN JKT.BRT

Abstract

Abstrak

Etomidate merupakan obat anestesi intravena yang disalahgunakan sebagai campuran liquid vape, sehingga pemerintah menetapkannya sebagai Narkotika Golongan II melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Penetapan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt telah diputus pada masa etomidate masih berada dalam fase transisi pengaturan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dan relevansi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap etomidate sebagai Narkotika Golongan II serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan etomidate memperoleh legitimasi yuridis sejak berlakunya Permenkes Nomor 15 Tahun 2025, sementara hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan namun tetap mengaitkan perbuatan terdakwa dengan program pemberantasan narkotika, meskipun status hukum etomidate belum berlaku saat perbuatan terjadi. Kondisi ini berpotensi melemahkan asas legalitas dan kepastian hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya mekanisme percepatan penggolongan zat psikoaktif baru serta kehati-hatian hakim dalam menguji waktu berlakunya norma sebelum mengaitkan perbuatan dengan rezim hukum tertentu.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Etomidate, Kepastian Hukum, Narkotika Golongan II, Pertimbangan Hakim.

Abstract

Etomidate is an intravenous anesthetic misused as a component of vape liquid, prompting the government to classify it as a Class II Narcotic through Ministerial Regulation Number 15 of 2025. This classification raises legal issues, since Decision Number 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt was rendered while etomidate's legal status was still in regulatory transition, raising questions about its legal position and the relevance of the judge's reasoning. This study analyzes the criminal law regulation governing etomidate as a Class II Narcotic and examines the judge's legal considerations in that decision from the perspective of legal certainty. The research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches, analyzed qualitatively through library research and legal interpretation. Results show etomidate gained legal legitimacy once Ministerial Regulation Number 15 of 2025 took effect, while the judge imposed sanctions under the Health Law yet still linked the defendant's conduct to the narcotics eradication program, even though etomidate's narcotic status had not yet taken effect. This weakens the principle of legality and legal certainty. The study recommends accelerating classification of new psychoactive substances and urges judges to verify a norm's effective date before linking conduct to a particular legal regime.

Keywords: Class II Narcotic, Etomidate, Judicial Consideration, Legal Certainty, Principle of Legality.