EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KECEMATAN BONOTALA KOTA MAKASSAR

Abstract

Abstrak

Salah satu sumber pencemaran yang memiliki tingkat risiko paling tinggi adalah limbah B3. Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Pencemaran oleh limbah B3 dapat terjadi baik karena kelalaian (culpa) maupun kesengajaan (dolus) yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Untuk itu, Pasal 59 ayat (1) UU PPLH mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021), yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. PP 22/2021, antara lain melalui Pasal 276, mengatur tahapan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh setiap penghasil limbah B3. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penegakan hukum pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Makassar dan  Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris atau socio-legal research), yaitu penelitian yang tidak berhenti pada kajian terhadap norma hukum tertulis (law in the books), tetapi menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja secara nyata di tengah masyarakat (law in action). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan lokus utama di Kecamatan Bontoala, khususnya Jalan Veteran yang melintasi wilayah kecamatan tersebut. Penegakan hukum pengelolaan limbah B3 di Kota Makassar belum efektif, khususnya terhadap usaha perbengkelan di Kecamatan Bontoala. Pengaturannya sudah lengkap dalam UU PPLH, PP No. 22 Tahun 2021, dan Perda Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016, tetapi dalam praktik kepatuhan pelaku usaha masih rendah. Sebanyak 90% bengkel tidak melakukan pengurangan limbah dan 70% tidak melakukan pemilahan. Pengawasan juga belum menjangkau usaha kecil, dan belum ada sanksi administratif maupun pidana yang dijatuhkan. Akibatnya, norma hukum tidak menimbulkan efek jera dan belum mampu mengubah perilaku pelaku usaha. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, Faktor hukum; Perda belum disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan PP 22/2021, dan belum ada aturan teknis bagi usaha kecil; Faktor penegak hukum: jumlah aparat terbatas, aparat lebih mengutamakan pembinaan daripada penindakan, dan koordinasi antarinstansi lemah; Faktor sarana: fasilitas pengawasan dan penampungan limbah B3 terbatas; Faktor masyarakat: pelaku usaha belum taat walaupun pengetahuannya cukup; Faktor budaya hukum: kebiasaan menjual oli bekas kepada pengepul tidak berizin dan sikap permisif terhadap pelanggaran. Faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum.

Kata Kunci: Limbah B3, Pencemaran Lingkungan, Efektivitas Hukum

Abstract

One of the sources of pollution with the highest level of risk is hazardous and toxic waste (B3 waste). B3 waste is the residue of a business and/or activity that contains hazardous and toxic substances. Pollution by B3 waste may occur through either negligence (culpa) or intent (dolus) on the part of individuals or business entities. For this reason, Article 59 paragraph (1) of the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH) requires every person who generates B3 waste to manage the B3 waste they generate. This provision is further elaborated in Government Regulation Number 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management (PP 22/2021), which also revoked Government Regulation Number 101 of 2014 on the Management of Hazardous and Toxic Waste. PP 22/2021, among others through Article 276, sets out the stages of B3 waste management that every B3 waste generator must fulfill. This study aims to examine the enforcement of hazardous and toxic (B3) waste management law in Makassar City and the factors affecting the effectiveness of that enforcement. This is an empirical legal study (juridical-empirical or socio-legal research), which does not stop at examining written legal norms (law in the books) but investigates how the law actually operates in society (law in action). The research was conducted in Makassar City, with its main locus in Bontoala District, particularly along Jalan Veteran, which runs through the district. The study finds that the enforcement of B3 waste management law in Makassar City has not been effective, particularly with respect to automotive repair shops in Bontoala District. The regulatory framework is complete, comprising UU PPLH, PP No. 22 of 2021, and Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2016, yet in practice business compliance remains low. As many as 90% of repair shops do not reduce their waste and 70% do not sort it. Supervision has not yet reached small businesses, and no administrative or criminal sanctions have been imposed. As a result, the legal norms have no deterrent effect and have not changed the behavior of business actors. The effectiveness of law enforcement is influenced by five interrelated factors. First, the legal factor: the Regional Regulation has not been aligned with the Job Creation Law and PP 22/2021, and there are no technical regulations for small businesses. Second, the law enforcement factor: the number of officers is limited, officers prioritize guidance over enforcement action, and inter-agency coordination is weak. Third, the facilities factor: facilities for supervision and for B3 waste storage are limited. Fourth, the community factor: business actors do not comply even though they have sufficient knowledge. Fifth, the legal culture factor: there is a habit of selling used oil to unlicensed collectors and a permissive attitude toward violations. The most dominant factor is the law enforcement factor.

Keywords: Hazardous and Toxic Waste, Environmental Pollution, Legal Effectiveness