PROBLEMATIKA KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TERHADAP UPAYA KODIFIKASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan. serupa tercermin dari peningkatan peringkat Indonesia dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023 dari posisi ke-4 menjadi ke-3. Namun regulasi ekonomi syariah masih berstatus kompilasi dan belum mencapai kodifikasi sebagai kitab undang-undang. Hal ini berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memberikan Pengadilan Agama kewenangan di sektor ekonomi syariah. Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Maka tujuan dari penelitian ini memberi solusi untuk meningkatkan hierarki peraturan ekonomi syariah yang masih asli kompilasi bisa berubah menjadi undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan untuk mengkaji kedudukan Perma dalam hierarki peraturan-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan bahan hukum sekunder yang terdapat pada buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal-jurnal hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan-undangan Indonesia, sehingga menjadi hambatan bagi KHES untuk dikodifikasi menjadi undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan pencabutan Perma terlebih dahulu, agar KHES dapat memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat sebagai undang-undang dan mampu mendukung perkembangan ekonomi syariah secara lebih komprehensif.