FORCE MAJEURE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Abstrak

Abstrak

Istilah force majeure, yang juga dikenal sebagai kekuatan yang lebih besar, overmacht, atau keadaan memaksa, lebih lazim digunakan dalam praktik hukum karena cakupannya yang bersifat universal. Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, konsep ini tersirat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata sebagai bentuk pengecualian terhadap asas pacta sunt servanda (Pasal 1338), serta diperkuat oleh Pasal 1444 dan 1445. Tulisan ini mengkaji bagaimana force majeure dapat menjadi dasar hukum untuk membebaskan pihak dari tanggung jawab kontraktual akibat peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi maupun dihindari. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan yuridis-teoritis dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan menunjukkan bahwa force majeure memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak dalam kondisi tertentu, serta pentingnya memperjelas klausul ini dalam perjanjian. Disarankan agar para pihak mencantumkan klausul force majeure secara eksplisit untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Force Majeure, Sistem Hukum Indonesia

Abstract

The term force majeure, also known as superior force, overmacht, or compelling circumstance, is commonly used in legal practice due to its universal scope. Although not explicitly regulated in Indonesian legislation, the concept is implied in Articles 1244 and 1245 of the Civil Code (KUHPerdata) as exceptions to the principle of pacta sunt servanda (Article 1338), and further supported by Articles 1444 and 1445. This paper examines how force majeure serves as a legal basis to release contractual obligations due to extraordinary events that are unforeseeable and unavoidable. The study uses a normative legal research method with a theoretical and statutory approach. The findings indicate that force majeure provides legal protection for contracting parties under specific conditions and emphasizes the importance of explicitly including such clauses in contracts. It is recommended that parties clearly stipulate force majeure clauses to prevent future disputes.

Keywords: Force Majeure, Indonesian Legal System