PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN DI AREA PERMUKIMAN (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro)
DOI:
https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.64270Abstrak
Abstrak
Pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan yang berada di sekitar permukiman masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan hidup, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat terdampak, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama melalui mekanisme administratif secara bertahap. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan masih adanya keluhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penerapan sanksi administratif yang lebih tegas agar perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif.
Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Limbah Peternakan, Penegakan Hukum, Pengawasan.
Abstract
Environmental pollution due to livestock waste around settlements is still a serious problem in various regions, including in Bojonegoro Regency. This problem not only has an impact on the quality of the environment, but also causes problems with people's health and comfort. This study aims to analyze the monitoring mechanism and law enforcement carried out by the Bojonegoro Regency Environmental Agency against environmental pollution due to livestock waste. The research method used is normative-empirical legal research with legislative, conceptual, and case approaches. Data was obtained through interviews with the Environment Agency and affected communities, as well as literature studies. The results of the study show that supervision and law enforcement have been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, especially through a gradual administrative mechanism. However, the implementation is not optimal due to limited resources and there are still public complaints. Therefore, it is necessary to strengthen supervision and apply stricter administrative sanctions so that environmental protection can run effectively.
Keywords: Environment, Livestock Waste, Law Enforcement, Supervision.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Shely Yohana Arif, Muhammad Yasir, Hanin Alya’ Labibah

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Once an article was published in the journal, the author(s) are:
- to retain copyright and grant to the journal right licensed under Creative Commons License Attribution that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship.
- permitted to publish their work online in third parties as it can lead wider dissemination of the work, with an acknowledgement of its initial publication in this journal
- continue to be the copyright owner and allow the journal to publish the article with the CC BY-NC-SA license
- receiving a DOI (Digital Object Identifier) of the work.





