PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Penulis

  • Sigar P Berutu PUI – PT Criminal Law and Green Economy
  • Viola Pradita Universitas Prima Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i3.67709

Abstrak

Tindak pidana perdagangan manusia ialah kejahatan serius yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Praktik perdagangan manusia tidak lagi dijalankan perorangan, tetapi melibatkan jaringan pelaku yang terorganisir dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari perekrutan hingga eksploitasi korban. Bentuk perdagangan manusia di Indonesia sangat beragam, antara lain eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia berbasis teknologi digital, serta perdagangan lintas negara. Kondisi tersebut menunjukkan. Bahwa perdagangan manusia berdampak luas, termasuk untuk korban ataupun masyarakat.Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pengaturan tersebut telah memuat unsur tindak pidana, sanksi pidana, dan perlindungan terhadap korban. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala, misalnya kesulitan pembuktian, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya perlindungan dan pemulihan korban. Akibatnya, penegakan hukum cenderung masih berfokus pada pelaku lapangan dan belum sepenuhnya mengungkap jaringan pelaku utama. Kajian ini dilaksanakan guna menganalisis perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisir serta menilai penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya penanganan perdagangan manusia memerlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada pembongkaran jaringan kejahatan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan perlindungan terhadap korban.

Diterbitkan

2026-05-09

Terbitan

Bagian

Volume 7 Nomor 3 April 2026