STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI BERBASIS PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DAN SANITASI TERPADU DI KABUPATEN MAJENE

Abstrak

Abstrak

Kemiskinan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan rendahnya pendapatan, melainkan sebagai kondisi berlapis yang mencakup ketidaklayakan hunian, minimnya akses sanitasi dasar, dan tersingkirnya sebagian warga dari ruang kota yang layak. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Majene dalam menanggulangi kemiskinan multidimensi melalui pendekatan penataan permukiman kumuh dan sanitasi terpadu, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan (policy analysis) dan studi dokumen atas dokumen resmi RPJMD serta data pendukung dari Badan Pusat Statistik dan dinas teknis terkait. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam antara narasi kemajuan pembangunan dan realitas lapangan: persentase penduduk miskin Majene bertahan pada kisaran 13-14 persen dalam lima tahun terakhir dan masih jauh di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Barat, cakupan rumah tangga bersanitasi layak baru mencapai 71,00 persen pada 2020, dan hasil delineasi kawasan kumuh tahun 2020 justru mencatat lonjakan luasan dari 5,65 hektare menjadi 176,59 hektare akibat perluasan cakupan pendataan ke seluruh wilayah kabupaten. Pemerintah daerah merespons melalui sinergi program KOTAKU, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan penetapan sanitasi serta perumahan sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun implementasinya masih terkendala rendahnya pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan lemahnya koordinasi lintas dinas. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi RPJMD Majene telah cukup responsif dalam merumuskan target kuantitatif, tetapi masih memerlukan penguatan pendekatan sosiologis dan pemberdayaan masyarakat agar penanganan kumuh dan sanitasi tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Kata Kunci: Kemiskinan Multidimensi; Permukiman Kumuh; Sanitasi Dasar; Kebijakan Publik; Kesejahteraan Sosial.

Abstract

Poverty can no longer be understood solely as a matter of low income, but rather as a multi-layered condition encompassing inadequate housing, limited access to basic sanitation, and the exclusion of some residents from suitable urban spaces. This article aims to analyze the Majene Regency Government's strategy for addressing multidimensional poverty through an integrated slum and sanitation approach, as outlined in Majene Regency Regulation Number 3 of 2021 concerning the 2021-2026 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). This research uses a qualitative approach with policy analysis methods and document studies of official RPJMD documents and supporting data from the Central Statistics Agency (BPS) and relevant technical agencies. The findings reveal a sharp gap between the narrative of development progress and the reality on the ground: Majene's poverty rate has remained at around 13-14 percent over the past five years, still far above the West Sulawesi provincial average. The coverage of households with proper sanitation only reached 71.00 percent in 2020, and the 2020 slum delineation results actually recorded a surge in area from 5.65 hectares to 176.59 hectares due to the expansion of data collection coverage throughout the regency. The local government has responded through synergy with the KOTAKU program, rehabilitation of uninhabitable houses, and the establishment of sanitation and housing as part of the Minimum Service Standards (SPM). However, implementation remains hampered by low public understanding of Clean and Healthy Living Behaviors (PHBS) and weak cross-agency coordination. This article concludes that Majene's RPJMD strategy has been quite responsive in formulating quantitative targets, but still requires strengthening sociological approaches and community empowerment so that slum and sanitation management does not stop at physical development alone.

Keywords: Multidimensional Poverty; Slum Settlements; Basic Sanitation; Public Policy; Social Welfare.