PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM: STUDI TERHADAP PILKADA KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

Abstrak

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang pada intinya menyatakan bahwa pemilihan dengan calon tunggal tetap dapat dilaksanakan secara demokratis melalui mekanisme referendum dengan menghadirkan kolom kosong (kotak kosong) sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Putusan ini menjadi tonggak yuridis lahirnya varian baru pilkada di Indonesia, yaitu pilkada calon tunggal melawan kotak kosong. Sejak putusan tersebut, fenomena calon tunggal tidak semakin surut, melainkan justru menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari periode pilkada ke periode pilkada berikutnya. Data yang dihimpun oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menunjukkan bahwa pada Pilkada serentak 2015 hanya terdapat tiga daerah calon tunggal dari 269 daerah penyelenggara (1,16%), kemudian meningkat tajam menjadi sembilan daerah dari 101 daerah pada Pilkada 2017 (8,91%), enam belas daerah dari 171 daerah pada Pilkada 2018 (9,36%), dua puluh lima daerah dari 270 daerah pada Pilkada 2020 (9,26%), dan pada Pilkada serentak 2024 tercatat 37 daerah dari 545 daerah penyelenggara pilkada mengalami fenomena calon tunggal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganaisis Desain Normatif Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Dinamika Penegakan Hukum Pemilihan pada Pilkada dengan Pasangan Calon Tunggal di Kabupaten Maros Tahun 2024. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Desain normatif penegakan hukum pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal dalam sistem hukum Pilkada di Indonesia baru memenuhi prinsip negara hukum secara formal. Pasal 54C dan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan kepastian mengenai syarat pelaksanaan, format surat suara, dan konsekuensi kemenangan kolom kosong. Dinamika penegakan hukum pemilihan pada Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2024 menunjukkan bahwa penyelenggara telah bekerja sesuai prosedur dan secara netral, tetapi penegakan hukumnya belum sesuai dengan prinsip negara hukum secara substantif. Dari 10 laporan dan temuan, tidak satu pun terbukti sebagai tindak pidana pemilihan; seluruh 7 perkara dugaan tindak pidana   berhenti di tahap penyelidikan karena kesulitan pembuktian unsur niat dalam tenggat yang singkat dan perbedaan penafsiran unsur delik di Sentra Gakkumdu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pilkada; Calon Tunggal.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015 essentially held that an election with a single candidate may still be conducted democratically through a referendum-like mechanism that provides a blank column (empty box) as an alternative choice for voters. This decision became the legal milestone that gave rise to a new variant of regional head elections (Pilkada) in Indonesia: a single candidate versus an empty box. Since the decision, the single-candidate phenomenon has not declined; instead, it has shown a consistent upward trend from one election period to the next. Data compiled by the Association for Elections and Democracy (Perludem) show that in the 2015 simultaneous Pilkada there were only three single-candidate regions out of 269 participating regions (1.16%). This rose sharply to nine out of 101 regions in the 2017 Pilkada (8.91%), sixteen out of 171 regions in the 2018 Pilkada (9.36%), and twenty-five out of 270 regions in the 2020 Pilkada (9.26%). In the 2024 simultaneous Pilkada, 37 out of 545 participating regions experienced the single-candidate phenomenon. This study aims to examine and analyze the normative design of law enforcement in regional head elections with a single candidate pair from the perspective of the rule of law, as well as the dynamics of electoral law enforcement in the 2024 single-candidate Pilkada in Maros Regency. The findings show that the normative design of law enforcement for single-candidate regional head elections in Indonesia’s Pilkada legal system fulfills the principles of the rule of law only in a formal sense. Articles 54C and 54D of Law Number 10 of 2016 provide legal certainty regarding the conditions for holding such elections, the ballot format, and the consequences of a victory by the blank column. The dynamics of electoral law enforcement in the 2024 Maros Regency Pilkada show that the election organizers acted in accordance with procedures and remained neutral, yet law enforcement did not meet the substantive principles of the rule of law. Of the 10 reports and findings, none was proven to constitute an electoral crime; all 7 cases of alleged electoral offenses stopped at the preliminary investigation stage due to the difficulty of proving the element of intent within short deadlines and differing interpretations of the elements of the offense within the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu).

Keywords: Law Enforcement; Regional Head Elections; Single Candidate.