PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MAROS DALAM PERPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Abstrak

Abstrak

Transparency International Indonesia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 34 dari skala 0-100, turun tiga poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 37.[1] Penurunan skor tersebut turut menyeret peringkat Indonesia dari posisi 99 pada tahun 2024 menjadi posisi 109 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2025, sekaligus menempatkan Indonesia di bawah rata-rata skor global sebesar 42. Kejaksaan Negeri Maros, dalam menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan korupsi di wilayah hukumnya masing-masing. penanganan dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bantimurung Kabupaten Maros yang telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan sejak April hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang transparan kepada publik. Lambannya proses penyidikan pada sejumlah perkar sebagaimana tampak pada perkara PDAM Tirta Bantimurung yang belum menunjukkan perkembangan sejak April mengindikasikan kemungkinan adanya persoalan koordinasi antarsubsistem peradilan pidana maupun keterbatasan kapasitas kelembagaan Kejaksaan Negeri Maros dalam menangani beberapa perkara besar secara simultan. Penghentian penyidikan pada perkara dana hibah KONI Maros melalui pengembalian kerugian negara memantik perdebatan akademik mengenai batas penerapan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam tindak pidana korupsi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Maros dalam perspektif sistem peradilan pidana dan  faktor-faktor yang memengaruhi konsistensi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Maros dalam perspektif sistem peradilan pidana. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber terkait yang berkaitanya dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Maros dalam perspektif sistem peradilan pidana belum berjalan secara konsisten dan terpadu. Tidak konsistenan itu terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap perkara yang sejenis. Perkara dana hibah KONI 2024 dihentikan pada tahap penyelidikan setelah kerugian negara Rp130 juta dikembalikan ke kas daerah. Sebaliknya, perkara hibah KONI 2016 tetap diproses sampai Pengadilan Tipikor walaupun para tersangka telah mengembalikan sebagian kerugian. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor penegak hukum, yang saling berkaitan. Dari sisi hukum, tidak ada kriteria tertulis dan terbuka tentang kapan perkara korupsi dengan kerugian kecil boleh dihentikan.

Kata Kunci: Tipikor; KONI Maros; PDAM Maros.

Abstract

According to Transparency International Indonesia, Indonesia’s Corruption Perceptions Index (CPI) score in 2025 was 34 on a scale of 0–100, a three-point drop from 37 in 2024. This decline also pushed Indonesia’s ranking down from 99th in 2024 to 109th out of 180 countries surveyed in 2025, placing Indonesia below the global average score of 42. The Maros District Prosecutor’s Office plays a role in following up reports and findings of alleged corruption within its jurisdiction. The handling of alleged corruption at the Tirta Bantimurung Regional Water Company (PDAM) of Maros Regency, which was elevated from preliminary investigation to formal investigation in April, has so far shown no progress that is transparent to the public. The slow pace of investigation in several cases, as seen in the PDAM Tirta Bantimurung case, suggests possible coordination problems among the subsystems of the criminal justice system, as well as limited institutional capacity of the Maros District Prosecutor’s Office to handle several major cases simultaneously. The termination of the investigation into the KONI Maros grant fund case following the return of state losses has sparked academic debate over the limits of applying restorative justice to corruption offenses. This study aims to examine and analyze the enforcement of anti-corruption law in Maros Regency from the perspective of the criminal justice system, as well as the factors affecting the consistency of such enforcement. This research uses an empirical legal method, namely field research involving interviews to obtain data from informants relevant to the issues studied. The research is descriptive in nature. The findings show that the enforcement of anti-corruption law in Maros Regency, from the perspective of the criminal justice system, has not been consistent or integrated. This inconsistency is evident in the different treatment of similar cases. The 2024 KONI grant case was terminated at the preliminary investigation stage after state losses of IDR 130 million were returned to the regional treasury. In contrast, the 2016 KONI grant case proceeded to the Corruption Court even though the suspects had returned part of the losses. Law enforcement is influenced by two interrelated factors: legal factors and law enforcement officers. On the legal side, there are no written and publicly available criteria specifying when corruption cases involving small losses may be terminated.

Keywords: Corruption Offenses; KONI Maros; PDAM Maros.