PERTANTANGGUJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI (STUDI PUTUSAN PENGGADILAN MILITER I 02 MEDAN NOMOR 19-K/PM.I-02/AD/III/2025)

Abstrak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perspektif peradilan koneksitas melalui studi Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 19-K/PM.1-02/AD/III/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan masih menghadapi dualisme kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum. Meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum, pelaksanaannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Putusan Pengadilan Militer Medan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun reformasi sistem peradilan militer tetap diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan penerapan asas equality before the law secara optimal.  

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan, Anggota TNI, Peradilan Koneksitas.

Abstract

This study aims to analyze law enforcement in murder cases involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) from the perspective of the connectivity court system through a study of the Decision of the Medan Military Court Number 19-K/PM.1-02/AD/III/2025. This research employed a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that law enforcement against TNI personnel who commit murder still faces a dualism of jurisdiction between military courts and general courts. Although Law Number 34 of 2004 stipulates that TNI personnel who commit ordinary criminal offenses are subject to the jurisdiction of general courts, its implementation remains governed by Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The decision of the Medan Military Court demonstrates that the law enforcement process was carried out in accordance with the applicable legal provisions. However, reform of the military justice system remains necessary to ensure legal certainty, justice, and the effective implementation of the principle of equality before the law.

Keyword: Law Enforcement, Murder, Indonesian National Armed Forces (TNI), Connectivity