PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PRAKTIK PEMBATALAN FIKTIF PENGEMUDI MAXIM DI BANDA ACEH

Abstrak

Abstrak : Pembatalan pesanan fiktif merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Salah satu bentuk yang sering terjadi dalam layanan transportasi online adalah pengemudi meminta konsumen membatalkan pesanan di aplikasi namun tetap memberikan layanan secara offline untuk menghindari potongan biaya aplikasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik pembatalan pesanan fiktif oleh pengemudi Maxim di Kota Banda Aceh dan bagaimana dampak hukum dan sanksi terhadap praktik pembatalan pesanan fiktif oleh pengemudi Maxim di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan praktik pembatalan pesanan oleh pengemudi maxim sering terjadi dengan alasan untuk menghindari potongan biaya aplikasi, namun layanan tetap dijalankan secara offline. Dampak pembatalan pesanan fiktif ini adalah hilangnya perlindungan hukum bagi konsumen. Penegakan hukum dalam kasus tersebut dapat dilakukan melalui pemberian sanksi oleh perusahaan aplikasi terhadap pengemudi yang melanggar ketentuan layanan, seperti peringatan, penangguhan akun, hingga pemutusan kemitraan. Selain itu, konsumen juga dapat menempuh upaya pengaduan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila mengalami kerugian akibat praktik pembatalan pesanan yang dilakukan pengemudi transportasi online. Namun, penegakan hukum dalam kasus pembatalan pesanan oleh pengemudi transportasi online masih belum optimal disebabkan karena kurangnya pengawasan dari perusahaan aplikasi, serta rendahnya kesadaran konsumen untuk melaporkan pelanggaran yang dialami. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pengemudi dinilai belum memberikan efek jera sehingga praktik pembatalan pesanan untuk menghindari potongan aplikasi masih terus dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari perusahaan aplikasi, pemberian sanksi yang tegas terhadap pengemudi yang melanggar, serta peningkatan kesadaran hukum bagi konsumen agar praktik pembatalan pesanan di aplikasi namun layanan tetap dijalankan secara offline dapat diminimalisir dan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana secara efektif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Maxim, Pembatalan Pesanan Fiktif.

Abstract : The cancellation of fictitious orders is a form of legal violation in the area of consumer protection under Law No. 8 of 1999. One common practice in online transportation services is when drivers ask consumers to cancel their orders through the app but still provide the service offline to avoid app fees. This study examines the forms of legal protection available to consumers against the practice of fictitious order cancellations by Maxim drivers in Banda Aceh and the legal consequences and penalties associated with such practices by Maxim drivers in Banda Aceh. This study employs an empirical legal methodology using a case study approach, which involves the collection of primary and secondary data. Research findings show that Maxim drivers frequently cancel orders to avoid app fees, yet the service continues to operate offline. The impact of these fictitious order cancellations is the loss of legal protection for consumers. Enforcement in such cases can be carried out through sanctions imposed by the app company on drivers who violate the terms of service, such as warnings, account suspensions, or termination of the partnership. In addition, consumers may also file complaints in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection if they suffer losses as a result of order cancellations by online transportation drivers. However, law enforcement in cases involving order cancellations by online transportation drivers remains suboptimal due to a lack of oversight by app companies, as well as low consumer awareness regarding the need to report violations they experience. In addition, the penalties imposed on drivers are not considered to serve as a sufficient deterrent, so the practice of canceling orders to avoid app fees continues. Therefore, stricter oversight of ride-hailing companies, the imposition of firm penalties on drivers who violate the rules, and increased legal awareness among consumers are needed so that the practice of canceling orders through the app while still providing the service offline can be minimized and legal protection for consumers can be effectively enforced.

Keywords: Consumer Legal Protection, Maxim, Cancellation of Fictitious Orders.