REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kelemahan yuridis pengaturan hukum mengenai pengelolaan royalti musik di Indonesia saat ini, serta merumuskan konsep rekonstruksi pengaturannya yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan pengelolaan royalti musik saat ini belum berjalan efektif akibat adanya kekaburan norma antara hak eksklusif pencipta dengan aturan pengelolaan kolektif satu pintu, minimnya transparansi kelembagaan LMKN/LMK, disfungsi sistem SILM/PDLM, serta ketiadaan sanksi tegas bagi user yang mangkir. Kondisi ini memicu maraknya fenomena direct licensing sebagai bentuk disfungsi hukum. 2) Rekonstruksi pengaturan pengelolaan royalti musik yang ideal perlu dilakukan melalui tiga pilar: pembaruan substansi norma (klausul sanksi tegas, audit publik, dan legalitas direct licensing), restrukturisasi kelembagaan LMKN yang independen dan modernisasi SILM digital real-time, guna menciptakan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna komersial.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Royalti Musik; Kepastian Hukum; LMKN; Direct Licensing.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and juridical weaknesses of the legal regulation regarding music royalty management in Indonesia today, as well as to formulate an ideal reconstruction concept to create legal certainty. This study utilizes a normative legal research method with statute, conceptual, and analytical approaches. Secondary legal materials were analyzed qualitatively. The results show that: 1) The current management of music royalties is ineffective due to vague norms between creator's exclusive rights and one-stop collective management rules, lack of transparency in LMKN/LMK, dysfunction of SILM/PDLM systems, and lack of strict sanctions for non-compliant commercial users, which triggers direct licensing practices as a form of legal dysfunction. 2) The ideal reconstruction of music royalty management must be carried out through three main pillars: legal substance reform (strict sanction clauses, public audits, and legal recognition of direct licensing), institutional restructuring of LMKN, and SILM digital modernization to achieve legal certainty for both creators and commercial users.

Keywords: Reconstruction; Music Royalty; Legal Certainty; LMKN; Direct Licensing.