PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN SIRI DI WILAYAH HUKUM POLRES TAKALAR

Abstrak

Abstrak

Praktik pernikahan siri yang masih luas di Indonesia menempatkan istri dalam posisi rentan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena ketiadaan akta nikah menyulitkan pembuktian unsur "lingkup rumah tangga" sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada ikatan pernikahan siri di wilayah hukum Polres Takalar, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penanganannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual; data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar, studi dokumen, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada pernikahan siri di Polres Takalar telah berjalan cukup efektif pada tataran pelayanan dan pendampingan, karena laporan diterima tanpa diskriminasi, penyidik menggunakan pendekatan de facto untuk membuktikan ikatan perkawinan, dan pendampingan dilakukan secara terpadu dengan UPT PPA. Namun, pada tataran kepastian hukum perlindungan tersebut belum efektif sepenuhnya, karena masih bergantung pada diskresi penyidik, terkendala petunjuk P-19 yang mensyaratkan akta nikah, dan belum dimanfaatkannya perlindungan sementara serta perintah perlindungan menurut UU PKDRT. Faktor penghambat utama bersifat normatif dan kultural, yakni ketiadaan akta nikah, ketidaksediaan imam siri bersaksi, nilai siri' yang disalahartikan, serta ketergantungan ekonomi korban; sedangkan faktor pendukung bersifat individual dan kelembagaan, yakni komitmen dan diskresi penyidik, ketersediaan alat bukti pendukung, serta koordinasi antarlembaga yang diperkuat grup koordinasi digital dan rumah aman.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pernikahan Siri.

Abstract

The widespread practice of unregistered (siri) marriage in Indonesia leaves wives in a vulnerable position when domestic violence occurs, since the absence of a marriage certificate makes it difficult to prove the element of "household scope" under Article 2 of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (the PKDRT Law). This study aims to identify and analyze the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence in siri marriages within the jurisdiction of the Takalar Police, as well as the inhibiting and supporting factors in handling such cases. This is an empirical legal study using statutory and conceptual approaches; primary data were obtained through in-depth interviews with investigators of Unit II for Women and Children Services (PPA) of the Takalar Police Criminal Investigation Unit, document study, and observation, and were analyzed qualitatively in a descriptive-analytical manner based on Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness and Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection. The results show that legal protection for domestic violence victims in siri marriages at the Takalar Police has been fairly effective at the level of services and assistance, as reports are received without discrimination, investigators apply a de facto approach to prove the marital bond, and assistance is provided in an integrated manner with the regional technical unit for women and children protection (UPT PPA). At the level of legal certainty, however, such protection is not yet fully effective, as it still depends on investigators' discretion, is hindered by prosecutors' P-19 instructions requiring a marriage certificate, and has not made use of temporary protection and protection orders provided by the PKDRT Law. The main inhibiting factors are normative and cultural, namely the absence of a marriage certificate, the unwillingness of the officiating cleric to testify, a misinterpreted value of siri' (honor), and victims' economic dependence; while the supporting factors are individual and institutional, namely investigators' commitment and discretion, the availability of supporting evidence, and inter-agency coordination reinforced by a digital coordination group and safe houses.

Keywords: Legal Protection; Domestic Violence; Siri Marriage.