Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika

Juli Raya Syahputra, Muhadar Muhadar, Haeranah Haeranah

Abstract


Pelaksanaan program wajib lapor di institusi penerima wajib lapor (IPWL) sendiri dilakukan sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkotika posisi yang strategis berada ditengah masyarakat menjadikan IPWL sebagai penjangkau dalam upaya mengentaskan masyarakat dari bahaya narkotika  Hambatan/kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan; rintangan, dalam hal ini halangan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hambatan pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal mengacu pada kendala apa saja yang berasal dari lingkungan institusi tersebut seperti BNNK Serdang Bedagai, sedangkan hambatan eksternal mengacu pada kendala yang berasal dari luar institusi tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika untuk melaporkan dirinya ke BNNK Serdang Bedagai atau Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di karenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh BNNK Serdang Bedagai sedangkan Hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkotika di masukan kedalam Lembaga Permasyarakat tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkotika yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum dan juga tidak terlepas juga faktor korban itu sendiri untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsinya.


Keywords


Institusi Penerima Wajib Lapor, Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi

References


Ahmad Shobirin, Social Rehabilitation For Narcotics Victims Through Rehabilitation Institutions, Jurnal Analis Kebijakan, Vol. 1 Nomor.2 Tahun 2017.

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

BNN, Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2014 Edisi Tahun 2015, h. 11

Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013

Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013

Marpaung, Leden, 2012, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinargrarika, Jakarta.

Marpaung, Leden, Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna

Moeljatno, 1982, Azas-azas Hukum Pidana.

Prasetyo Teguh dan Halim Barkatullah Abdul Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Pustaka Belajar : Yogyakarta,2005) h. 88

Prof. Dr. Ediwarman, S.H, M.Hum, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing : Yogyakarta 2014.

Soekanto, Soerjono,1983, Penegakkan Hukum, Bina Cipta, Bandung

Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tatas Nur Arifin, Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai upaya non penal badan narkotika nasional, Brawijaya Law Jurnal tahun 2013.

www.kompasiana.com/lannang/54f76a07a3331189338b47e2/ipwl-instansi-penerima-wajib-lapor diakses pada tanggal : 11 Juni 2020 22:53 WIB

www.owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman Struktur 20 hukum yaitu kerangka bentuk,berada dalam batas batasnya Struktur hukum berdasarkan UU ,Badan Pelaksana Pidana (Lapas). diakses pada Tanggal 21 Desember 2020 Pukul 21:21 WIB.




DOI: https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18486

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam is indexed by:

     

ISSN Online: 2622-3945 ISSN Printed: 2407-8115


Office Address: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, Sulawesi Selatan

Phone: 0812-4289-9976

Fax: -

Email: alqadau@uin-alauddin.ac.id


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International LicenseView My Stats